Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGALIHAN PENUGASAN KONTINGEN GARUDA BHAYANGKARA SATUAN TUGAS FORMED POLICE UNIT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGALIHAN PENUGASAN KONTINGEN GARUDA BHAYANGKARA SATUAN TUGAS FORMED POLICE UNIT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLI
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2O19 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN I440H/2O19M DAN PENGELUARAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 144OH/2019M YANG BERSUMBER DARI NILAI MANFAAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2O19 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN I440H/2O19M DAN PENGELUARAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 144OH/2019M YANG BERSUMBER DARI NILAI MANFAAT
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2OI9 TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2O19 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2OI9 TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2O19 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2019
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2019
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2OI9
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2OI9
2019,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI UBIK KERAMIK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI UBIK KERAMIK
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENINGKATAN PEI{YELENGGARAAN SI STEM PEI{YEDIAAN AIR MI NUM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENINGKATAN PEI{YELENGGARAAN SI STEM PEI{YEDIAAN AIR MI NUM
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2OI9 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2OI9
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2OI9 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2OI9
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
2019,
PERATURAN PRESIDE REPUBLIK INDONESIA NoMoR rAHUN TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING YESSET PERSO]V]VEL, 1995 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI, DAN
PERATURAN PRESIDE REPUBLIK INDONESIA NoMoR rAHUN TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING YESSET PERSO]V]VEL, 1995 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI, DAN
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2OI9 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2OI9 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 . TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DENGAN KONTRAK JANGKA PANJANG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 . TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DENGAN KONTRAK JANGKA PANJANG
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FU NGSI O NAL PEMBI M BI N G KEMASYARAKATAN DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FU NGSI O NAL PEMBI M BI N G KEMASYARAKATAN DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2OO4 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHI(AMAH AGUNG
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2OO4 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHI(AMAH AGUNG
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2OL9 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2OL9 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR Z TAHUN ZOtg TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2OI8 TENTANG KEPALANGMERAHAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR Z TAHUN ZOtg TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2OI8 TENTANG KEPALANGMERAHAN
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2OI9 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2OI9 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2OI9 TENTANG PEMERIKSAAN KECELAIGAN KAPAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2OI9 TENTANG PEMERIKSAAN KECELAIGAN KAPAL
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2OI9 TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2OI9 TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2OI4 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2OI4 TENTANG DESA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2OI4 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2OI4 TENTANG DESA
2019,
Regulasi per halaman: