Kategori: Peraturan Pusat

Total 7872 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN KENDAL-SEMARANG-SALATIGA-DEMAK-GROBOGAN. KAWASAN PURWOKERJO-WONOSOBO-MAGELANG-TEMANGGUNG, DAN KAWASAN BREBES-TEGAL-PEMALANG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN KENDAL-SEMARANG-SALATIGA-DEMAK-GROBOGAN. KAWASAN PURWOKERJO-WONOSOBO-MAGELANG-TEMANGGUNG, DAN KAWASAN BREBES-TEGAL-PEMALANG
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DEN
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2O19 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK TAJIKISTAN MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2O19 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK TAJIKISTAN MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLI
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA KABINET INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2019-2024
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA KABINET INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2019-2024
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI DAN FASILITAS BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUB
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI DAN FASILITAS BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUB
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62TAHUN 2019 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62TAHUN 2019 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2OI9 TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2OI9 TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PREFERENSI PERDAGANGAN KEPADA NEGARA KURANG BERKEMBANG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PREFERENSI PERDAGANGAN KEPADA NEGARA KURANG BERKEMBANG
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL TAHUN 2018-2025
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL TAHUN 2018-2025
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SAN MARINO UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SAN MARINO UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNM
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI JAWA TIMUR
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG HARI INDONESIA MENABUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG HARI INDONESIA MENABUNG
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR, KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIABU, KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN, DAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR, KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIABU, KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN, DAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2O19 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2O19 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT
2019,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2019-2024
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2019-2024
2020,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT
2019,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN DALAM MENCEGAH, MENDETEKSI, DAN MERESPONS WABAH PENYAKIT, PENDEMI, GLOBAL, DAN KEDARURATAN NUKLIR, BIOLOGI, DAN KIMIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN DALAM MENCEGAH, MENDETEKSI, DAN MERESPONS WABAH PENYAKIT, PENDEMI, GLOBAL, DAN KEDARURATAN NUKLIR, BIOLOGI, DAN KIMIA
2019,
Regulasi per halaman: