Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN
PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN
2017,
PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN
PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKE
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKE
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI)
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2OI7 TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2OI7 TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ],8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ],8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA, PROVINSI GORONTALO, PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA, PROVINSI GORONTALO, PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1O TAHUN 2017 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1O TAHUN 2017 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2OIO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2OIO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI7 TENTANG WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
PERATURAN PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI7 TENTANG WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
2017,
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL
2018,
Regulasi per halaman: