Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA TSLAM NEGERI KERINCI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA TSLAM NEGERI KERINCI
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 20T6 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 20T6 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEDN THE GOW
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEDN THE GOW
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMDNT BETWEEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMDNT BETWEEN
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE G
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE G
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK LITHUANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREDMENT BETWEEN TH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK LITHUANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREDMENT BETWEEN TH
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2016 . TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK TNDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EL SALVADOR TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2016 . TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK TNDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EL SALVADOR TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEE
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS (AGREEMENT BET
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS (AGREEMENT BET
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
2016,
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2016
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2016
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI IND
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI IND
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI IND
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI IND
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG HAK KEUANGAN ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG HAK KEUANGAN ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
2016,
Regulasi per halaman: