Kategori: Peraturan Pusat

Total 7872 regulasi
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
2000,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH
2000,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
2000,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM AKSI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM AKSI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
1999,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG BANTUAN KEPADA KOMISI PENCARI FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PASCA JAJAK PENDAPAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG BANTUAN KEPADA KOMISI PENCARI FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PASCA JAJAK PENDAPAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
1999,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG PEMULIHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG PEMULIHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
1999,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI PASCA JAJAK PENDAPAT RAKYAT TIMOR TIMUR
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI PASCA JAJAK PENDAPAT RAKYAT TIMOR TIMUR
1999,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMNR 10 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMNR 10 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH
1999,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG GERAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN DAN GIZI
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG GERAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN DAN GIZI
1999,
INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET NOMOR 31/U/IN/12/1966
INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET NOMOR 31/U/IN/12/1966
1966,
LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1983 TANGGAL 4 Oktober 1983
LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1983 TANGGAL 4 Oktober 1983
1983,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1983 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1983 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
1983,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN DAN ADAT ISTIADAT CINA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN DAN ADAT ISTIADAT CINA
1967,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1958 TENTANG PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK BANGSA ASING (UNDANG-UNDANG NO. 74 TAHUN 1958)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1958 TENTANG PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK BANGSA ASING (UNDANG-UNDANG NO. 74 TAHUN 1958)
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1958 TENTANG NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1958 TENTANG NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1958 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1956-1960
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1958 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1956-1960
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1958 TENTANG PENGUBAHAN PASAL-PASAL 16 DAN 19 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA (UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1953)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1958 TENTANG PENGUBAHAN PASAL-PASAL 16 DAN 19 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA (UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1953)
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1958 TENTANG PENERBANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1958 TENTANG PENERBANGAN
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1958 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA-WAKTU SATU TAHUN DAN PADA KEADAAN PERANG YANG TELAH DINYATAKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 225 TAHUN 1957 TANGGAL 17 DESEMBER 1957 DAN YANG DISAHKAN DENG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1958 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA-WAKTU SATU TAHUN DAN PADA KEADAAN PERANG YANG TELAH DINYATAKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 225 TAHUN 1957 TANGGAL 17 DESEMBER 1957 DAN YANG DISAHKAN DENG
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 1958 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 1958 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1958 TENTANG DEWAN PERANCANG NASIONAL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1958 TENTANG DEWAN PERANCANG NASIONAL
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1957 TENTANG PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 100 MENGENAI PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1957 TENTANG PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 100 MENGENAI PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA
1957,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1958 TENTANG PERKUMPULAN KOPERASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1958 TENTANG PERKUMPULAN KOPERASI
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1957 TENTANG PENGESAHAN PERNYATAAN KEADAAN PERANG SEBAGAI YANG TELAH DILAKUKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225 TAHUN 1957 TANGGAL 17 DESEMBER 1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1957 TENTANG PENGESAHAN PERNYATAAN KEADAAN PERANG SEBAGAI YANG TELAH DILAKUKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225 TAHUN 1957 TANGGAL 17 DESEMBER 1957
1957,
Regulasi per halaman: