Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian

Information about the author Kementerian Perindustrian will soon be added to the site.
Total 603 regulasi
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 30/M-IND/PER/6/2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2006 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 30/M-IND/PER/6/2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2006 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
2006
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
1999
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 32/M-IND/PER/6/2006 T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 32/M-IND/PER/6/2006 T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
2006
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999 T E N T A N G KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999 T E N T A N G KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
1999
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35/M-IND/PER/4/2007 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35/M-IND/PER/4/2007 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB
2007
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/M-IND/PER/6/2006 TENTANG PENGEMBANGAN JASA KONSULTANSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/M-IND/PER/6/2006 TENTANG PENGEMBANGAN JASA KONSULTANSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
2006
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 69/M-IND/PER/7/2011 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 69/M-IND/PER/7/2011 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBA
2011
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 589/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN MASING-MASING DIREKTORAT JENDERAL DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI LINGKU
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 589/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN MASING-MASING DIREKTORAT JENDERAL DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI LINGKU
1999
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
2009
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 588/MPP//KEP/10/1999 TANGGAL 14 OKTOBER 1999 TENTANG PENETAPAN TATA KERJA TIM NASIONAL DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WTO
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 588/MPP//KEP/10/1999 TANGGAL 14 OKTOBER 1999 TENTANG PENETAPAN TATA KERJA TIM NASIONAL DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WTO
1999
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 208/MPP/1/2003 TENTANG EDARAN TENTANG PELAKSANAAN SK MENPERINDAG NO.32/MPP/KEP/1/2003
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 208/MPP/1/2003 TENTANG EDARAN TENTANG PELAKSANAAN SK MENPERINDAG NO.32/MPP/KEP/1/2003
2003
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 587/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN (KPP)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 587/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN (KPP)
1999
Surat Edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 807/MPP/8/2000 TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
Surat Edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 807/MPP/8/2000 TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
2000
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 580/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PENGAWASAN IMPOR BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 580/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PENGAWASAN IMPOR BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN
1999
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/MPP/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN NOMOR 01/SK/1996 DAN NOMOR 02/SK/1996
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/MPP/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN NOMOR 01/SK/1996 DAN NOMOR 02/SK/1996
1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 569/KMK.04/2000 TANGGAL 26 DESEMBER 2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 569/KMK.04/2000 TANGGAL 26 DESEMBER 2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2000
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/MPP/KEP/2/2004 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 711/MPP/KEP/12/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/MPP/KEP/2/2004 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 711/MPP/KEP/12/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA
2004
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/MPP/1/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN/PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/MPP/1/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN/PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
1998
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 559/MPP/Kep/10/1999 TENTANG KRITERIA PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI UNTUK MEMPEROLEH KUOTA PERTUMBUHAN TAHUN 2000
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 559/MPP/Kep/10/1999 TENTANG KRITERIA PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI UNTUK MEMPEROLEH KUOTA PERTUMBUHAN TAHUN 2000
1999
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
1998
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/MPP/1/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN FASILITAS TAKSI
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/MPP/1/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN FASILITAS TAKSI
1998
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 556/MPP/Kep/10/1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 556/MPP/Kep/10/1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
1999
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/MPP/1/1998 TENTANG PENGENAANN PE DAN PERSOURCE RENT TAX
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/MPP/1/1998 TENTANG PENGENAANN PE DAN PERSOURCE RENT TAX
1998
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 551/MPP/Kep/10/1999 TENTANG BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 551/MPP/Kep/10/1999 TENTANG BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
1999
Regulasi per halaman: