Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian

Information about the author Kementerian Perindustrian will soon be added to the site.
Total 634 regulasi
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/M-IND/PER/11/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/M-IND/PER/11/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONA
2016
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 596/MPP/Kep/9/2004 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 596/MPP/Kep/9/2004 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
2004
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 595/MPP/Kep/9/2004 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 595/MPP/Kep/9/2004 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB
2004
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/M-IND/PER/ 11/2016 TENT ANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/M-IND/PER/ 11/2016 TENT ANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB
2016
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONSIA NOMOR: 594/MPP/Kep/9/2004 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR GULA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONSIA NOMOR: 594/MPP/Kep/9/2004 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR GULA
2004
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/M-IND/PER/3/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/M-IND/PER/3/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
2006
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 591/MPP/Kep/10/1999 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 591/MPP/Kep/10/1999 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
1999
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 30/M-IND/PER/6/2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2006 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 30/M-IND/PER/6/2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2006 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
2006
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
1999
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 32/M-IND/PER/6/2006 T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 32/M-IND/PER/6/2006 T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
2006
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999 T E N T A N G KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999 T E N T A N G KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
1999
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35/M-IND/PER/4/2007 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35/M-IND/PER/4/2007 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB
2007
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/M-IND/PER/6/2006 TENTANG PENGEMBANGAN JASA KONSULTANSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/M-IND/PER/6/2006 TENTANG PENGEMBANGAN JASA KONSULTANSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
2006
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 69/M-IND/PER/7/2011 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 69/M-IND/PER/7/2011 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBA
2011
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 589/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN MASING-MASING DIREKTORAT JENDERAL DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI LINGKU
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 589/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN MASING-MASING DIREKTORAT JENDERAL DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI LINGKU
1999
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
2009
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 588/MPP//KEP/10/1999 TANGGAL 14 OKTOBER 1999 TENTANG PENETAPAN TATA KERJA TIM NASIONAL DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WTO
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 588/MPP//KEP/10/1999 TANGGAL 14 OKTOBER 1999 TENTANG PENETAPAN TATA KERJA TIM NASIONAL DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WTO
1999
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 208/MPP/1/2003 TENTANG EDARAN TENTANG PELAKSANAAN SK MENPERINDAG NO.32/MPP/KEP/1/2003
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 208/MPP/1/2003 TENTANG EDARAN TENTANG PELAKSANAAN SK MENPERINDAG NO.32/MPP/KEP/1/2003
2003
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 587/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN (KPP)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 587/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN (KPP)
1999
Surat Edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 807/MPP/8/2000 TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
Surat Edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 807/MPP/8/2000 TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
2000
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 580/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PENGAWASAN IMPOR BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 580/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PENGAWASAN IMPOR BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN
1999
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/MPP/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN NOMOR 01/SK/1996 DAN NOMOR 02/SK/1996
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/MPP/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN NOMOR 01/SK/1996 DAN NOMOR 02/SK/1996
1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 569/KMK.04/2000 TANGGAL 26 DESEMBER 2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 569/KMK.04/2000 TANGGAL 26 DESEMBER 2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2000
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/MPP/KEP/2/2004 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 711/MPP/KEP/12/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/MPP/KEP/2/2004 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 711/MPP/KEP/12/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA
2004
Regulasi per halaman: