Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan

Information about the author Kementerian Perdagangan will soon be added to the site.
Total 635 regulasi
Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 298/DJPLN/X/2001 Tanggal 4 Oktober 2001 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN KUOTA PERTUMBUHAN (KPt) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) TAHUN 2002 TUJUAN : AMERIKA SERIKAT, ME, TURKI, KANADA
Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 298/DJPLN/X/2001 Tanggal 4 Oktober 2001 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN KUOTA PERTUMBUHAN (KPt) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) TAHUN 2002 TUJUAN : AMERIKA SERIKAT, ME, TURKI, KANADA
2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN INTERNASIONAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Nomor: 02/DJPI/KP/I/19961 Tentang PELAKSANAAN KETENTUAN KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN INTERNASIONAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Nomor: 02/DJPI/KP/I/19961 Tentang PELAKSANAAN KETENTUAN KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
1996
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
2017
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
2017
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/M-DAG/PER/4/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/M-DAG/PER/4/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
2017
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
2017
KEPUTUSAN KETUA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA NOMOR : 346/KADI/Kep/10/2000 T E N T A N G PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BIDANG DAN ANGGOTA DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA NOMOR : 346/KADI/Kep/10/2000 T E N T A N G PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BIDANG DAN ANGGOTA DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
2000
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 662.1/MPP/Kep/10/2003 TANGGAL 23 OKTOBER 2003 TENTANG TIM FREE TRADE ARRANGEMENT (FTA)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 662.1/MPP/Kep/10/2003 TANGGAL 23 OKTOBER 2003 TENTANG TIM FREE TRADE ARRANGEMENT (FTA)
2003
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 645.1/MPP/KEP/10/2003 TENTANG TIM INTEGRASI EKONOMI ASEAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 645.1/MPP/KEP/10/2003 TENTANG TIM INTEGRASI EKONOMI ASEAN
2003
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 829/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PRIMANIYARTA KEPADA EKSPORTIR YANG BERPRESTASI SELAMA PERIODE 1997 SAMPAI DENGAN 2001
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 829/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PRIMANIYARTA KEPADA EKSPORTIR YANG BERPRESTASI SELAMA PERIODE 1997 SAMPAI DENGAN 2001
2001
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 818/MPP/Kep/12/2002
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 818/MPP/Kep/12/2002
2002
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 818/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK, LABORATORIUM PENGUJI DAN LEMBAGA INSPEKSI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN SNI WAJIB
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 818/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK, LABORATORIUM PENGUJI DAN LEMBAGA INSPEKSI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN SNI WAJIB
2002
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 807/MPP/Kep/12/2002 TANGGAL 16 DESEMBER 2002 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 791/MPP/Kep/11/2002 DAN PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KELAYAKAN PENGUSAHA KECIL DAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 807/MPP/Kep/12/2002 TANGGAL 16 DESEMBER 2002 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 791/MPP/Kep/11/2002 DAN PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KELAYAKAN PENGUSAHA KECIL DAN
2002
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 802/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA (BUSINESS SOLUTION CENTER)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 802/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA (BUSINESS SOLUTION CENTER)
2002
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 790/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 110/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 790/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 110/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISA
2002
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 789/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 111/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOM
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 789/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 111/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOM
2002
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 757/MPP/Kep/12/2003 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN RUMINANSIA DAN PRODUK TURUNANNYA YANG BERASAL DARI AMERIKA SERIKAT
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 757/MPP/Kep/12/2003 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN RUMINANSIA DAN PRODUK TURUNANNYA YANG BERASAL DARI AMERIKA SERIKAT
2003
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 756/MPP/Kep/12/2003 TENTANG IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 756/MPP/Kep/12/2003 TENTANG IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
2003
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 756MPP/Kep/11/2002 TENTANG IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 756MPP/Kep/11/2002 TENTANG IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU
2002
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 753/MPP/Kep/11/2002 TENTANG STANDARDISASI DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 753/MPP/Kep/11/2002 TENTANG STANDARDISASI DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
2002
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 751/MPP/Kep/11/2002 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 751/MPP/Kep/11/2002 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN
2002
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 732/MPP/Kep/10/2002 TENTANG TATA NIAGA IMPOR TEKSTIL
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 732/MPP/Kep/10/2002 TENTANG TATA NIAGA IMPOR TEKSTIL
2002
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 731/MPP/Kep/10/2002 TENTANG PENGELOLAAN KEMETROLOGIAN DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM KEMETROLOGIAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 731/MPP/Kep/10/2002 TENTANG PENGELOLAAN KEMETROLOGIAN DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM KEMETROLOGIAN
2002
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 726/MPP/Kep/12/1999 TENTANG PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 726/MPP/Kep/12/1999 TENTANG PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)
1999
Regulasi per halaman: