Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan

Information about the author Kementerian Keuangan will soon be added to the site.
Total 1903 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2004
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 600/PMK.010/2004 TENTANG PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, FARMASI, KERAMIK DAN BESI BAJA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 600/PMK.010/2004 TENTANG PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, FARMASI, KERAMIK DAN BESI BAJA
2004
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 564/KMK.03/2004 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 564/KMK.03/2004 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1308/KMK.04/1989 TENTANG BATAS NILAI NOMINAL DEPOSITO BERJANGKA DAN SERTIFIKAT DEPOSITO SERTA SALDO TABUNGAN TERTINGGI YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1308/KMK.04/1989 TENTANG BATAS NILAI NOMINAL DEPOSITO BERJANGKA DAN SERTIFIKAT DEPOSITO SERTA SALDO TABUNGAN TERTINGGI YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
1989
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1161 TAHUN 1988
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1161 TAHUN 1988
1988
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1160 TAHUN 1988
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1160 TAHUN 1988
1988
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 836/KMK.04/1992 TENTANG TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/d KEBAWAH DAN ANGGOTA ABRI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 836/KMK.04/1992 TENTANG TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/d KEBAWAH DAN ANGGOTA ABRI
1992
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/KMK.01/2010 TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURE) LAYANAN UNGGULAN KEMENTERIAN KEUANGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/KMK.01/2010 TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURE) LAYANAN UNGGULAN KEMENTERIAN KEUANGAN
2010
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 218/KMK.01/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 347/KMK.01/2008 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANG
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 218/KMK.01/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 347/KMK.01/2008 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANG
2010
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177 /KMK.01/2010 TENTANG PENETAPAN INVESTASI LANGSUNG PEMERINTAH PADA BIDANG INVESTASI RAMAH LINGKUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177 /KMK.01/2010 TENTANG PENETAPAN INVESTASI LANGSUNG PEMERINTAH PADA BIDANG INVESTASI RAMAH LINGKUNGAN
2010
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: KEP-172/KM.10/2010 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG AGEN ASURANSI KERUGIAN ATAS PT BINTANG KENCANA SEJAHTERA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: KEP-172/KM.10/2010 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG AGEN ASURANSI KERUGIAN ATAS PT BINTANG KENCANA SEJAHTERA
2010
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/KM.l/2010 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILA YAH IV DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/KM.l/2010 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILA YAH IV DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
2010
SAUNAN KEPUTUSAN MENTER I KEUANGAN NOMOR 147jKM.lj2010 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
SAUNAN KEPUTUSAN MENTER I KEUANGAN NOMOR 147jKM.lj2010 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
2010
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1/KMK.02/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT, DEPARTEMEN KESEHATAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1/KMK.02/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT, DEPARTEMEN KESEHATAN
2010
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : KEP-105/KM.10/2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : KEP-105/KM.10/2009
2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : KEP-19/KM.10/2009 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI ATAS PT METANOIA MULIA SEJAHTERA REINSURANCE BROKERS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : KEP-19/KM.10/2009 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI ATAS PT METANOIA MULIA SEJAHTERA REINSURANCE BROKERS
2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/KM.8/2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/KM.8/2009
2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/KM.10/2008
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/KM.10/2008
2008
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 345/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK T
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 345/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK T
2008
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK T
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK T
2008
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK T
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK T
2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.06/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.06/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS
2008
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/KMK.02/2008 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGAI DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI IURAN BADAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI ME
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/KMK.02/2008 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGAI DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI IURAN BADAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI ME
2008
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 84/KMK.01/2006 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005-2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 84/KMK.01/2006 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005-2009
2006
Regulasi per halaman: