Kementerian Keuangan

Information about the author Kementerian Keuangan will soon be added to the site.

Total 1832 regulasi

PERATU R AN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PMIZ.04/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENGAWASAN , INDIKATO R YAN G M ENCURIGAKAN , PEMBAWAAN UANG TUNAl DAN / ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN , SERTA PENGENA AN SANKS! ADMINI STRATI F DA

PERATU R AN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PMIZ.04/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENGAWASAN , INDIKATO R YAN G M ENCURIGAKAN , PEMBAWAAN UANG TUNAl DAN / ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN , SERTA PENGENA AN SANKS! ADMINI STRATI F DA

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK.06/2017 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI BALAI LELANG

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK.06/2017 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI BALAI LELANG

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/PMK. 01/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 55/PMK.01/2017 TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/PMK. 01/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 55/PMK.01/2017 TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 153 / PMK. 05 / 20 1 7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 2 56 / PMK. 05 / 20 1 5 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 153 / PMK. 05 / 20 1 7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 2 56 / PMK. 05 / 20 1 5 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149/PMK. 01/2017 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149/PMK. 01/2017 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 / PMK. 03 / 2 017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PEN CABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 / PMK. 03 / 2 017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PEN CABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO R 151/PMK .05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO R 151/PMK .05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150/PMK.OlO/ 2017 TENTANG PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA . LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150/PMK.OlO/ 2017 TENTANG PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA . LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149/PMK. 01/2017 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149/PMK. 01/2017 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/ PMK.08/ 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/ LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/ PMK.08/ 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/ LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEK

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 / PMK. 03 / 2 017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PEN CABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 / PMK. 03 / 2 017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PEN CABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/ PMK.010/201 7 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/ PMK.010/201 7 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMIZ. 05/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBELUM BARANG I JASA DITERIMA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMIZ. 05/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBELUM BARANG I JASA DITERIMA

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 144/PMK.07 /2017 TENTANG RINCIAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 20 1 7

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 144/PMK.07 /2017 TENTANG RINCIAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 20 1 7

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2017 ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2017 ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2016

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142jPMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 267 /PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG AT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142jPMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 267 /PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG AT

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 IPMK.08I2 0 17 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DAN DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANG

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 IPMK.08I2 0 17 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DAN DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANG

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K I N DONESIA NOMOR 140 /PMK.03/20 17 TENTANG TATA CARA PENGECUALIA N PEMOTONGAN PAJAK PENG HASILAN ATAS HASIL I NVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA DARI ASET DANA JAMINA N SOSIA L

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K I N DONESIA NOMOR 140 /PMK.03/20 17 TENTANG TATA CARA PENGECUALIA N PEMOTONGAN PAJAK PENG HASILAN ATAS HASIL I NVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA DARI ASET DANA JAMINA N SOSIA L

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.02/2017 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI lURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.02/2017 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI lURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 /PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 /PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 136/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 136/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135jPMK. 06/20 1 7 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 78/PMK. 06/20 15 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN ( PERSERO) DI BAWAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135jPMK. 06/20 1 7 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 78/PMK. 06/20 15 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN ( PERSERO) DI BAWAH

2017

Regulasi per halaman: