Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan

Information about the author Kementerian Keuangan will soon be added to the site.
Total 1832 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134jPMK.010/2017 TENTANO. PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134jPMK.010/2017 TENTANO. PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PMK.01/2017 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 44/PMK.Ol/2007 TENTANG SINERGI TUGAS DAN PROSES BISNIS DI BIDANG KEBIJAKAN FISKAL DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PMK.01/2017 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 44/PMK.Ol/2007 TENTANG SINERGI TUGAS DAN PROSES BISNIS DI BIDANG KEBIJAKAN FISKAL DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NE
2017
PE RATU RAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 132/ P MK.06/2017 TENTANG PETUNJUK TEKBL IK IN D ONESI A NNIS JABATAN FUNGSI ONAL PENILAI PEMERINTAH
PE RATU RAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 132/ P MK.06/2017 TENTANG PETUNJUK TEKBL IK IN D ONESI A NNIS JABATAN FUNGSI ONAL PENILAI PEMERINTAH
2017
PERAT URAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 / PMK. 0 3/ 20 17 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERAT URAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 76 / PMK. 0 3/ 20 13 TENTANG PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNT UK PERTAMBANGAN MINYAK BU
PERAT URAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 / PMK. 0 3/ 20 17 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERAT URAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 76 / PMK. 0 3/ 20 13 TENTANG PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNT UK PERTAMBANGAN MINYAK BU
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/PMK.010/2017 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/PMK.010/2017 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28IPMK.010I2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28IPMK.010I2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBL IK INDONES IA NOMOR 128/PMK.OS/2017 TENTANG PERUBA HAN ATAS PERATURAN MENTER ! KEUANGAN NOMOR 1 26 / PMK. OS / 20 1 6 TENTANG TATA CA RA PELAKSANA AN SERT IF IKAS I B ENDA HARA PADA SATUAN KER JA PENGELOLA ANGGARAN PENDA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBL IK INDONES IA NOMOR 128/PMK.OS/2017 TENTANG PERUBA HAN ATAS PERATURAN MENTER ! KEUANGAN NOMOR 1 26 / PMK. OS / 20 1 6 TENTANG TATA CA RA PELAKSANA AN SERT IF IKAS I B ENDA HARA PADA SATUAN KER JA PENGELOLA ANGGARAN PENDA
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.07/2017 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM DAN TAMBAHAN DANA ALOKASI KHUSUS FISH( PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 201 7
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.07/2017 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM DAN TAMBAHAN DANA ALOKASI KHUSUS FISH( PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 201 7
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 /PMK. 010/2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KEI'IGA ATAS JASA YANG DIBER
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 /PMK. 010/2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KEI'IGA ATAS JASA YANG DIBER
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE SIA NOMOR 125/PMK.OS/2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMINAN PENUGASAN PEMBIA Y AAN INFRASTRUKTU R DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE SIA NOMOR 125/PMK.OS/2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMINAN PENUGASAN PEMBIA Y AAN INFRASTRUKTU R DAERAH
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/PMK.010/2017 TENTANG SASARAN INFLASI TAHUN 2019, TAHUN 2020, DAN TAHUN 2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/PMK.010/2017 TENTANG SASARAN INFLASI TAHUN 2019, TAHUN 2020, DAN TAHUN 2021
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 261/PMK. 04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 261/PMK. 04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K I NDONESIA NOM OR 122/PMK.04/2017 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG BEA MASUK, BEA KELUAR, DAN / ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K I NDONESIA NOM OR 122/PMK.04/2017 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG BEA MASUK, BEA KELUAR, DAN / ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.07/2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.07/2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDON ESIA NOMOR 120/PMK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN N OMOR 47 / PM K . 0 4/ 20 1 2 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN S EBAGAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDON ESIA NOMOR 120/PMK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN N OMOR 47 / PM K . 0 4/ 20 1 2 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN S EBAGAI
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK.07/2017 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK.07/2017 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 /PMK.06/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 /PMK.06/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117/PMK.07/2017 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117/PMK.07/2017 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERA
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116/PMK.010/2017 TENTANG BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116/PMK.010/2017 TENTANG BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/PMK.OS/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 32/PMK.OS/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/PMK.OS/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 32/PMK.OS/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/ PMK.02/ 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN IMBALAN (FEE) KEPADA PENJUAL MINYAK DAN/ ATAU GAS BUMI BAGIAN NEGARA YANG DIBEBANKAN PADA BAGIAN NEGARA DARI PENERIMAAN HASIL PENJUALAN MINYAK DAN/ ATAU GAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/ PMK.02/ 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN IMBALAN (FEE) KEPADA PENJUAL MINYAK DAN/ ATAU GAS BUMI BAGIAN NEGARA YANG DIBEBANKAN PADA BAGIAN NEGARA DARI PENERIMAAN HASIL PENJUALAN MINYAK DAN/ ATAU GAS
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 /PMK. 0 4 /20 17 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 /PMK. 0 4 /20 17 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 / PMK.07 / 20 1 7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 50 / PMK.07 / 20 1 7 TENTANG PENGELOLAAN TRANS FER KE DAERAH DAN DANA DESA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 / PMK.07 / 20 1 7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 50 / PMK.07 / 20 1 7 TENTANG PENGELOLAAN TRANS FER KE DAERAH DAN DANA DESA
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.06/2017 TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.06/2017 TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
2017
Regulasi per halaman: