Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden

Information about the author Presiden dan Wakil Presiden will soon be added to the site.
Total 7927 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171 TAHUN 1998 TENTANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SABANG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171 TAHUN 1998 TENTANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SABANG
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS DAN BARITO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS DAN BARITO
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT (PERJANJIAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP BARANG-BARANG TRANSIT)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT (PERJANJIAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP BARANG-BARANG TRANSIT)
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BETANO, NATARBORA DAN VIQUEQUE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BETANO, NATARBORA DAN VIQUEQUE
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BUTON, KOLAKA DAN KENDARI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BUTON, KOLAKA DAN KENDARI
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TOAMEND (THE AGREEMENT AMONG THE GOVERNMENTS OF BRUNEI DARUSSALAM, THE REPUBLIC OF INDONESIA, MALAYSIA, THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, THE REPUBLIC OF SINGAPORE, AND
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TOAMEND (THE AGREEMENT AMONG THE GOVERNMENTS OF BRUNEI DARUSSALAM, THE REPUBLIC OF INDONESIA, MALAYSIA, THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, THE REPUBLIC OF SINGAPORE, AND
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATUI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATUI
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 TAHUN 1999 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 TAHUN 1999 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 166 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIMA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 166 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIMA
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA TIM DOKTER KEPRESIDENAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA TIM DOKTER KEPRESIDENAN
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 164 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PARE-PARE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 164 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PARE-PARE
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163 TAHUN 1999 TENTANG HARI JUANG TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163 TAHUN 1999 TENTANG HARI JUANG TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163 TAHUN 1998 TENTANG SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163 TAHUN 1998 TENTANG SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162 TAHUN 1998 TENTANG PENUNJUKAN PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA UNTUK MEMBANTU SATUAN TUGAS KHUSUS MASALAH PULAU LIGITAN DAN PULAU SIPADAN DI MAHKAMAH INTERNASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162 TAHUN 1998 TENTANG PENUNJUKAN PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA UNTUK MEMBANTU SATUAN TUGAS KHUSUS MASALAH PULAU LIGITAN DAN PULAU SIPADAN DI MAHKAMAH INTERNASIONAL
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN MARITIM INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN MARITIM INDONESIA
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPBULIK INDONESIA NOMOR 161 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (LABA US
KEPUTUSAN PRESIDEN REPBULIK INDONESIA NOMOR 161 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (LABA US
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 TAHUN 1999 TENTANG MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA PETRUS HARI HARIYANTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 TAHUN 1999 TENTANG MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA PETRUS HARI HARIYANTO
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTO
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB SURIAH MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB SURIAH MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1999
Regulasi per halaman: