Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Presiden dan Wakil Presiden
Information about the author Presiden dan Wakil Presiden will soon be added to the site.
Total
7928 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG
1980
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1978 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
1978
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1976 TENTANG PENGESAHAN PENYATUAN TIMOR-TIMUR KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR-TIMUR
1976
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN
1974
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1973 TENTANG PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI SELAT SINGAPURA
1973
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1971 TENTANG KETENTUAN POKOK KEARSIPAN
1971
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1970 TENTANG PENGHAPUSAN PENGADILAN LANDREFORM
1970
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1969 TENTANG PENETAPAN BERBAGAI PERATURAN PEMEINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
1969
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1967 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA
1967
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1966 TENTANG PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENANG SOAL-SOAL KEUANGAN
1966
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATE
1965
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1964 TENTANG PEMUNGUTAN BEA-BEA, CUKAI-CUKAI DAN SUMBANGAN-SUMBANGAN WAJIB PAJAK ISTIMEWA (SWI) DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU
1964
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1963 TENTANG FARMASI
1963
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1962 TENTANG PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJA-SAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS CEKOSLOVAKIA
1962
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1961 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1961
1961
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1960 TENTANG STASTISTIK
1960
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1959 TENTANG PENGHAPUSAN "PERATURAN UMUM KORBAN PERANG" DAHULU DISEBUT "ALGEMENE OOROGSONGEVALLEN REGELING"
1959
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1958 TENTANG PERALIHAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA REFR
1958
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1957 TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953 BAGIAN IV KEMENTERIAN KEUANGAN
1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1957 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN IV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953
1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
1983
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1981 TENTANG: PENGESAHAN KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PEMBERANTASAN UANG PALSU BESERTA PROTOKOL (INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF COUNTERFEITING CURRENCY AND PROTOCOL, GENEVE 1929)
1981
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1980 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1971/1972
1980
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1978 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI KUPANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DENPASAR
1978
Halaman Awal
146
147
148
149
150
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi