Subjek: KEPRES

Total 2479 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANIMO, PAPUA NUGINI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANIMO, PAPUA NUGINI
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL PERISTIWA/INSIDEN 12 NOPEMBER 1991 DI TIMOR TIMUR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL PERISTIWA/INSIDEN 12 NOPEMBER 1991 DI TIMOR TIMUR
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1990 TENTANG PASAR MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1990 TENTANG PASAR MODAL
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1975 TENTANG PENYEMPURNAAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 73 TA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1975 TENTANG PENYEMPURNAAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 73 TA
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1990 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1990/1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1990 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1990/1991
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NEW GUINEA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NEW GUINEA
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1970 TENTANG DEWAN PERTAHANAN KEMANAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1970 TENTANG DEWAN PERTAHANAN KEMANAN NASIONAL
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR DAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR DAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL KONFERENSI TINGKAT TINGGI GERAKAN NON-BLOK KE-10
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL KONFERENSI TINGKAT TINGGI GERAKAN NON-BLOK KE-10
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1972 TENTANG JENIS-JENIS PAKAIAN SIPIL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1972 TENTANG JENIS-JENIS PAKAIAN SIPIL
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA ATAU SEBUTAN LAIN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA ATAU SEBUTAN LAIN
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1991 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA TERHADAP PELAKSANAAN KUASA DAN IJIN PENGUSAHAAN SUMBERDAYA PANAS BUMI UNTUK MEMBANGKITKAN ENERGI/LISTRIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1991 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA TERHADAP PELAKSANAAN KUASA DAN IJIN PENGUSAHAAN SUMBERDAYA PANAS BUMI UNTUK MEMBANGKITKAN ENERGI/LISTRIK
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN CAKUNG CIKUNIR SEBAGAI JALAN TOL DAN PENAMBAHAN RAMP DUKUH PADA JALAN TOL JAGORAWI SERTA PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN CAKUNG CIKUNIR SEBAGAI JALAN TOL DAN PENAMBAHAN RAMP DUKUH PADA JALAN TOL JAGORAWI SERTA PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2001 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2001 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PENCEGAHAN P
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PENCEGAHAN P
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG PANITIA PENYELIDIK MASALAH KONSTITUSI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG PANITIA PENYELIDIK MASALAH KONSTITUSI
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1991 TENTANG BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1991 TENTANG BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHAP AKHIR PERUNDINGAN-PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL PUTARAN URUGUAY
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHAP AKHIR PERUNDINGAN-PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL PUTARAN URUGUAY
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2001
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK REPUBLIK RAKYAT CINA BEIJING
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK REPUBLIK RAKYAT CINA BEIJING
1990,
Regulasi per halaman: