Subjek: PERPRES

Total 1449 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRILANKA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRILANKA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT (INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT (INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF I
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESI
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND T
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND T
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGA
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2011 TENTANG HAK KEUANGAN KETUA, WAK1L KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2011 TENTANG HAK KEUANGAN KETUA, WAK1L KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA DAN JALUR LINGKAR JAKARTABOGOR- DEPOK-TANGERANG-BEKASI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA DAN JALUR LINGKAR JAKARTABOGOR- DEPOK-TANGERANG-BEKASI
2011,
PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2010,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015 2013 TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015 2013 TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
2015,
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIN INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA TENTANG KERJASAMA EKONOMI
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIN INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA TENTANG KERJASAMA EKONOMI
LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 65 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011 RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 – 2014
LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 65 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011 RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 – 2014
2011,
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI PENDIRIAN ASEAN-CHINA CENTRE ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DENGAN REPUBLIK RAKYAT CHINA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI PENDIRIAN ASEAN-CHINA CENTRE ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DENGAN REPUBLIK RAKYAT CHINA
NASKAH PENJELASAN PENGESAHAN LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDEMENT OF THE PRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF AGREEMENT ON TRADE
NASKAH PENJELASAN PENGESAHAN LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDEMENT OF THE PRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF AGREEMENT ON TRADE
PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN TENTANG JASA ANGKUTAN UDARA
PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN TENTANG JASA ANGKUTAN UDARA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ESTABLISHING THE ASEAN-CHINA CENTRE BETWEEN THE GOVERNMENTS OG THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ESTABLISHING THE ASEAN-CHINA CENTRE BETWEEN THE GOVERNMENTS OG THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDMENT OF THE PRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENCIVE ECONOMIC COOPERATION
LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDMENT OF THE PRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENCIVE ECONOMIC COOPERATION
PROTOCOL 1 DESIGNATION OF TRANSIT TRANSPORT ROUTES AND FACILITIES
PROTOCOL 1 DESIGNATION OF TRANSIT TRANSPORT ROUTES AND FACILITIES
ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON AIR SERVICES
ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON AIR SERVICES
PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SICTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SICTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13 TAHUN 2010 TANGGAL : 28 JANUARI 2010 TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJASAMA
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13 TAHUN 2010 TANGGAL : 28 JANUARI 2010 TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJASAMA
2010,
PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN
PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN
Regulasi per halaman: