Subjek: PP

Total 2111 regulasi
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL TbK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL TbK
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2016
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2016
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2016
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2016
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2016
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGAM REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGAM REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2016,
PEMTURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD
PEMTURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRODUKSI FILM NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRODUKSI FILM NEGARA
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
2017,
Regulasi per halaman: