Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Subjek: PP
Total
2085 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I
2012,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
2012,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL
2012,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HIBAH DAERAH
2012,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UN
2012,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
2012,
Presiden dan Wakil Presiden
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
2012,
Presiden dan Wakil Presiden
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL
2012,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
2016,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA
2016,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
2016,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
2016,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
2016,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
2016,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA
2016,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9l TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
2016,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA I
2016,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
2016,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA
2016,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
2016,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AMARTA KARYA
2016,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2016 . TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODA.L NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
2016,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL TbK
2016,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA
2016,
Presiden dan Wakil Presiden
Halaman Awal
43
44
45
46
47
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi