Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 23 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 23) TENTA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 23 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 23) TENTA
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 44 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 38 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 25 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 25)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 44 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 38 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 25 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 25)
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 27/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 1198/KP/X/84 TENTANG PENGUKUHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK BADAN PEMASARAN BERSAMA DAN TATA NIAGA EKSPOR KAYU LAPIS
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 27/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 1198/KP/X/84 TENTANG PENGUKUHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK BADAN PEMASARAN BERSAMA DAN TATA NIAGA EKSPOR KAYU LAPIS
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 26/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NO. 152/KP/V/82 TENTANG TATA NIAGA EKSPOR KAYU LAPIS
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 26/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NO. 152/KP/V/82 TENTANG TATA NIAGA EKSPOR KAYU LAPIS
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 43 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 43 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 42 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASAR
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 42 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASAR
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA BUDIARTO
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA BUDIARTO
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 25/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/97 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DE
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 25/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/97 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DE
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 24/MPP/Kep/1/2002 TANGGAL 15 JANUARI 2002 TENTANG PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 24/MPP/Kep/1/2002 TANGGAL 15 JANUARI 2002 TENTANG PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI)
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 23/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA USAHA PERDAGANGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 23/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA USAHA PERDAGANGAN
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 39 TAHUN 2014 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 39 TAHUN 2014 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 22/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERDAGANGAN CENGKEH MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 22/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERDAGANGAN CENGKEH MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 38 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 17
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 38 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 17
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 37 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS SARANA KERETA API MONOREL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 37 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS SARANA KERETA API MONOREL
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 36 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGENAAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 36 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGENAAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 35 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN EVALUASI TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 35 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN EVALUASI TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 34 TAHUN 2014 TENTANG MARKA JALAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 34 TAHUN 2014 TENTANG MARKA JALAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 33 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 33 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 32 TAHUN 2014 TENTANG STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 32 TAHUN 2014 TENTANG STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBRANGAN LINTAS ANTARPROVINSI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBRANGAN LINTAS ANTARPROVINSI
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 30 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 30 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 29 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 29 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
Regulasi per halaman: