Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/M-IND/PER/7/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN S
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/M-IND/PER/7/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN S
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/M-IND/PER/7/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 47/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/M-IND/PER/7/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 47/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/M-IND/PER/7/2016 TENTANG BESARAN JUMLAH TENAGA KERJA DAN NILAI INVESTASI UNTUK KLASIFIKASI USAHA INDUSTRI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/M-IND/PER/7/2016 TENTANG BESARAN JUMLAH TENAGA KERJA DAN NILAI INVESTASI UNTUK KLASIFIKASI USAHA INDUSTRI
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/M-IND/PER/7/2016 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/M-IND/PER/7/2016 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67/M-IND/PER/8/2016 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS, REKOMENDASI, SURAT KETERANGAN, DAN TANDA PENDAFTARAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67/M-IND/PER/8/2016 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS, REKOMENDASI, SURAT KETERANGAN, DAN TANDA PENDAFTARAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/M-IND/PER/9/2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR SEBAGAIMANA TELAH
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/M-IND/PER/9/2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR SEBAGAIMANA TELAH
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/M-IND/PER/10/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUN,JUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWAS
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/M-IND/PER/10/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUN,JUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWAS
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72/M-IND/PER/10/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 12/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72/M-IND/PER/10/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 12/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/M-IND/PER/10/2016 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUN,JUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWAS
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/M-IND/PER/10/2016 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUN,JUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWAS
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/M-IND/PER/10/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/M-IND/PER/10/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76/M-IND/PER/10/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 95/M-IND/PER/ 10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76/M-IND/PER/10/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 95/M-IND/PER/ 10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWA
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/M-IND/PER/11/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/M-IND/PER/11/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONA
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/M-IND/PER/ 11/2016 TENT ANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/M-IND/PER/ 11/2016 TENT ANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/M-IND/PER/3/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/M-IND/PER/3/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
2006,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 30/M-IND/PER/6/2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2006 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 30/M-IND/PER/6/2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2006 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
2006,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 32/M-IND/PER/6/2006 T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 32/M-IND/PER/6/2006 T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
2006,
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35/M-IND/PER/4/2007 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35/M-IND/PER/4/2007 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB
2007,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/M-IND/PER/6/2006 TENTANG PENGEMBANGAN JASA KONSULTANSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/M-IND/PER/6/2006 TENTANG PENGEMBANGAN JASA KONSULTANSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
2006,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 69/M-IND/PER/7/2011 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 69/M-IND/PER/7/2011 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBA
2011,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
2009,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 202 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 202 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2016
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 200 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TID
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 200 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TID
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 198 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 198 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
2015,
Regulasi per halaman: