Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH
2008,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI
2008,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN2008 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN2008 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
2008,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
2008,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2008,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN REGULER Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN REGULER Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
2008,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN
2008,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2007,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 69 TAHUN 2007 TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 69 TAHUN 2007 TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN
2007,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 61 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 61 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
2007,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2007,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
2007,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA
2007,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
2007,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
2007,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH
2007,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2007,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2007,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 A TAHUN 2007 TENTANG TATACARA PENYAMPAIAN INFORMASI DAN TANGGAPAN ATAU SARAN DARI MASYARAKAT ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 A TAHUN 2007 TENTANG TATACARA PENYAMPAIAN INFORMASI DAN TANGGAPAN ATAU SARAN DARI MASYARAKAT ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2007,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA
2006,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
2006,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
2006,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12TAHUN 2006 TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12TAHUN 2006 TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH
2006,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG PENENTUAN BATAS WILAYAH KOTA BONTANG DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG PENENTUAN BATAS WILAYAH KOTA BONTANG DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2005,
Regulasi per halaman: