Subjek: Peraturan Menteri

Total 4285 regulasi
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2005,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2005,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005
2005,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2005,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2005,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 5 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 5 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA
2005,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2004,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI, KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI, KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
1999,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN KEPADA NEGARA DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN HAKNYA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN KEPADA NEGARA DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN HAKNYA
1997,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
1998,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 1 A TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 1 A TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
1995,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1975 TENTANG PENGGIATAN PENDAFTARAN TANAH DAN PEMBERIAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PENGUKURAN DESA DEMI DESA MENUJU DESA LENGKAP SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1975 TENTANG PENGGIATAN PENDAFTARAN TANAH DAN PEMBERIAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PENGUKURAN DESA DEMI DESA MENUJU DESA LENGKAP SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961
1975,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 1974 TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN LANDREFORM
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 1974 TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN LANDREFORM
1974,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 221A TAHUN 1975 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 221A TAHUN 1975 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
1977,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-06/MBU/06/ 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/ 2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEW
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-06/MBU/06/ 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/ 2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEW
2018,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-05/MBU/03/ 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-05/MBU/03/ 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2018,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-02/MBU/02/2018 TENTANG PRINSIP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-02/MBU/02/2018 TENTANG PRINSIP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2018,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER  01 /MBU/01 /2018 TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER  01 /MBU/01 /2018 TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2018,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-05/MBU/09/ 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/ MBU/ 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-05/MBU/09/ 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/ MBU/ 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN
2017,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-04/MBU/09/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/ MBU/08/2017 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-04/MBU/09/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/ MBU/08/2017 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA
2017,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-03/MBU/08/2017 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-03/MBU/08/2017 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA
2017,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER - 02/MBU/7/ 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-09/MBU/07/ 2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MI
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER - 02/MBU/7/ 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-09/MBU/07/ 2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MI
2017,
SALINAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER - 01/MBU/06/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS,
SALINAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER - 01/MBU/06/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS,
2017,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-11/MBU/09/2015
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-11/MBU/09/2015
2015,
Regulasi per halaman: