Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN BAGI PELATIH BOLA BASKET
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN BAGI PELATIH BOLA BASKET
2017,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN
2016,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA ESELON I DAN II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA ESELON I DAN II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2016,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KEPADA PIHAK TERTENTU DENGAN KRITERIA TERTENTU
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KEPADA PIHAK TERTENTU DENGAN KRITERIA TERTENTU
2016,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH YANG DIALOKASIKAN PADA KELOMPOK AKUN BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH D
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH YANG DIALOKASIKAN PADA KELOMPOK AKUN BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH D
2016,
PERATURANMENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN PEMUDA
PERATURANMENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN PEMUDA
2016,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN KURIKULUM PELATIHAN TENAGA KEPEMUDAAN NONFORMAL
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN KURIKULUM PELATIHAN TENAGA KEPEMUDAAN NONFORMAL
2016,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TENAGA DAN SUMBER DAYA PEMUDA
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TENAGA DAN SUMBER DAYA PEMUDA
2016,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SENTRA PEMBERDAYAAN PEMUDA
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SENTRA PEMBERDAYAAN PEMUDA
2016,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN DAN KEPRAMUKAAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN DAN KEPRAMUKAAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
2016,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PERTANGGGUNGJAWABAN BANTUAN YANG DIALOKASIKAN PADA KELOMPOK AKUN BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PERTANGGGUNGJAWABAN BANTUAN YANG DIALOKASIKAN PADA KELOMPOK AKUN BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH
2016,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0009 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0009 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA
2015,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2018,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
2018,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2017,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI, DAN KEPUTUSAN PIMPINAN ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI, DAN KEPUTUSAN PIMPINAN ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2018,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI
2017,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BISNIS PROSES DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BISNIS PROSES DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
2017,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2017,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
2017,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SECARA TERBUKA DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SECARA TERBUKA DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2017,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG PETA JALAN VISI 4.000 PERSONEL PEMELIHARA PERDAMAIAN 2015-2019 (ROADMAP VISION 4,000 PEACEKEEPERS 2015-201
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG PETA JALAN VISI 4.000 PERSONEL PEMELIHARA PERDAMAIAN 2015-2019 (ROADMAP VISION 4,000 PEACEKEEPERS 2015-201
2017,
Regulasi per halaman: