Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PERAWATAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PRAJURIT, PURNAWIRAWAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN WREDATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PERAWATAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PRAJURIT, PURNAWIRAWAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN WREDATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
2017
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG LOGO, KOP, DAN CAP DINAS UNIVERSITAS PERTAHANAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG LOGO, KOP, DAN CAP DINAS UNIVERSITAS PERTAHANAN
2017
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
2017
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG STATUS GUGUR ATAU TEWAS BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG STATUS GUGUR ATAU TEWAS BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
2017
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER DAN ANGKA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER DAN ANGKA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN
2017
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA
2017
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN
2017
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STATUS TINGKAT DAN GOLONGAN KECACATAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STATUS TINGKAT DAN GOLONGAN KECACATAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
2017
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, WARGA NEGARA INDONESIA BUKAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN WARGA NEGARA ASING
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, WARGA NEGARA INDONESIA BUKAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN WARGA NEGARA ASING
2017
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDUSTRI PERTAHANAN, PERIZINAN PRODUKSI, EKSPOR, DAN IMPOR ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDUSTRI PERTAHANAN, PERIZINAN PRODUKSI, EKSPOR, DAN IMPOR ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
2017
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN SERAGAM, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN KADER BELA NEGARA
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN SERAGAM, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN KADER BELA NEGARA
2017
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGERAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENGAMANAN PERBATASAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGERAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENGAMANAN PERBATASAN
2017
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN
2017
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PERTAHANAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PERTAHANAN
2017
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERWAKILAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DI DAERAH DENGAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERWAKILAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DI DAERAH DENGAN
2017
KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : KEP/ 02 / M / I / 2001 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN/ PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA NOMOR : KEP / 01 / M / I / 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KOORDINASI KEGIATAN PENEGAKAN KEAMAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : KEP/ 02 / M / I / 2001 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN/ PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA NOMOR : KEP / 01 / M / I / 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KOORDINASI KEGIATAN PENEGAKAN KEAMAN
2001
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PARIWISATA
2018,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
Regulasi per halaman: