Subjek: Kementerian Perindustrian

Total 23 regulasi
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURA
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN REKOMENDASI IMPOR BAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN REKOMENDASI IMPOR BAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDRAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDRAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG MEKANISME KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG MEKANISME KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, KOSMETIK, DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, KOSMETIK, DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL, PRODUK TEKSTIL, TAS, DAN ALAS KAKI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL, PRODUK TEKSTIL, TAS, DAN ALAS KAKI
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR PRODUK ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR PRODUK ELEKTRONIK
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR KATUP
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR KATUP
2024,
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2024 TENTANG CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN REKOMENDASI IMPOR KOMODITAS INDUSTRI KIMIA HULU TERTENTU
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2024 TENTANG CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN REKOMENDASI IMPOR KOMODITAS INDUSTRI KIMIA HULU TERTENTU
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI PERTENUNAN YANG MENGGUNAKAN ALAT TENUN MESIN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI PERTENUNAN YANG MENGGUNAKAN ALAT TENUN MESIN
2022,
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 208/MPP/1/2003 TENTANG EDARAN TENTANG PELAKSANAAN SK MENPERINDAG NO.32/MPP/KEP/1/2003
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 208/MPP/1/2003 TENTANG EDARAN TENTANG PELAKSANAAN SK MENPERINDAG NO.32/MPP/KEP/1/2003
2003,
Surat Edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 807/MPP/8/2000 TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
Surat Edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 807/MPP/8/2000 TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
2000,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/MPP/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN NOMOR 01/SK/1996 DAN NOMOR 02/SK/1996
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/MPP/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN NOMOR 01/SK/1996 DAN NOMOR 02/SK/1996
1998,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/MPP/1/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN/PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/MPP/1/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN/PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
1998,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/MPP/1/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN FASILITAS TAKSI
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/MPP/1/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN FASILITAS TAKSI
1998,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/MPP/1/1998 TENTANG PENGENAANN PE DAN PERSOURCE RENT TAX
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/MPP/1/1998 TENTANG PENGENAANN PE DAN PERSOURCE RENT TAX
1998,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/MPP/1/1998 TENTANG PAJAK EKSPOR
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/MPP/1/1998 TENTANG PAJAK EKSPOR
1998,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/MPP/1/1998 TENTANG PEMBEBASAN ALOKASI PENJUALAN TERNAK UNTUK DIPERDAGANGAN ANTAR PULAU/PROVINSI
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/MPP/1/1998 TENTANG PEMBEBASAN ALOKASI PENJUALAN TERNAK UNTUK DIPERDAGANGAN ANTAR PULAU/PROVINSI
1998,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/MPP/1/1998 TENTANG PENINJAUAN CUKAI ALKOHOL DAN TEMBAKAU
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/MPP/1/1998 TENTANG PENINJAUAN CUKAI ALKOHOL DAN TEMBAKAU
1998,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/MPP/1/1998 TENTANG PAJAK EKSPOR CPO/OLEIN DAN HASIL OLAHANNYA
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/MPP/1/1998 TENTANG PAJAK EKSPOR CPO/OLEIN DAN HASIL OLAHANNYA
1998,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/MPP/1/1998 TENTANG PERDAGANGAN SEMEN DI DALAM NEGERI
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/MPP/1/1998 TENTANG PERDAGANGAN SEMEN DI DALAM NEGERI
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 306/MPP/Kep/4/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PER
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 306/MPP/Kep/4/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PER
2003,
Regulasi per halaman: