Subjek: Kementerian Keuangan

Total 147 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) DARI THAILAND DAN VIETNAM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) DARI THAILAND DAN VIETNAM
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA TARIF LAYANAN KESEHATAN YANG BERLAKU PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA TARIF LAYANAN KESEHATAN YANG BERLAKU PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN DANA INSENTIF FISKAL ATAS PENCAPAIAN KINERJA DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN DANA INSENTIF FISKAL ATAS PENCAPAIAN KINERJA DAERAH
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2024 TENTANG PLATFORM DIGITAL SINERGI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2024 TENTANG PLATFORM DIGITAL SINERGI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN TIMAH DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, REPUBLIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN TIMAH DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, REPUBLIK
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN DANA ABADI DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN DANA ABADI DAERAH
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN DAN ASET PADA MASA TRANSISI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN DAN ASET PADA MASA TRANSISI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERI
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM KERJA SAMA OPERASI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM KERJA SAMA OPERASI
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN BEA METERAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN BEA METERAI
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PEJABAT NEGARA, MANTAN PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDO
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PEJABAT NEGARA, MANTAN PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDO
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2024 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2024 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK H SECTION DAN I SECTION DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK H SECTION DAN I SECTION DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
2024,
Regulasi per halaman: