Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Total
23011 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR :33/PERMEN/M/2006 TENTANG PEDOMAN TATACARA PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA KAWASAN SIAP BANGUN DAN PENYELENGGARA LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI
2006,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PERMEN/M/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI
2006,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 31/PERMEN/M/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI
2006,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 323/PRT/M/2005 TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
2005,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 207/PRT/M/2005 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA KONTRUKSI PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
2005,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 68/PRT/2005
2005,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 67/PRT/1993 TENTANG PANITIA TATA PENGATURAN AIR PROPINSI DAERAH TINGKAT I
1993,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 65/PRT/1993 TENTANG PENYULUHAN PENGAIRAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
1993,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Nomor : 64 / PRT / 1993 TENTANG REKLAMASI RAWA
1993,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 63/PRT/1993 TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI
1993,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 49/PRT/1990 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR
1990,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 48/PRT/1990 TENTANG PENGELOLAAN ATAS AIR DAN ATAU SUMBER AIR PADA WILAYAH SUNGAI
1990,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 39/PRT/1989 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH SUNGAI
1989,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/PERMENTAN/SM.200/12/2017 TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA BIDANG ALAT DAN MESIN PERTANIAN
2017,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PERMENTAN/SM.200/12/2017 TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
2017,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PERMENTAN/PP.130/12/2017 TENTANG BERAS KHUSUS
2017,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PERMENTAN/SR/10/2017 TENTANG PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK
2017,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/PERMENTAN/KR.020/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN
2017,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PERMENTAN/HR.060/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA
2017,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PERMENTAN/PK.230/9/2017 TENTANG PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS DAN TELUR KONSUMSI
2017,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 TENTANG KELAS MUTU BERAS
2017,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PERMENTAN/OT.080/8/2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESESUAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
2017,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG PENGENAAN TARIF JASA PENGUJIAN, ANALISIS DAN SERTIFIKASI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA
2017,
Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PERJALANAN DINAS TERHADAP JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI ALAT DAN MESIN PERTANIAN
2017,
Kementerian Pertanian
Halaman Awal
772
773
774
775
776
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
8 Regulasi
16 Regulasi
24 Regulasi
32 Regulasi
48 Regulasi
Cari Regulasi
Kategori
Pilih Kategori
Peraturan Pusat
Peraturan Daerah
Peraturan Kementerian
Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Lain-Lain
Subjek
Semua Subjek
Lembaga
Semua Lembaga
Tahun
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Perda
Semua Provinsi
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yoyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Cari