Total 23098 regulasi
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PERMENTAN/OT.040/7/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19/PERMENTAN/OT.040/5/2016 TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PERMENTAN/OT.040/7/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19/PERMENTAN/OT.040/5/2016 TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PERMENTAN/KP.250/7/2017 TENTANG PEDOMAN MUTASI TUGAS ATAS PERMINTAAN SENDIRI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PERMENTAN/KP.250/7/2017 TENTANG PEDOMAN MUTASI TUGAS ATAS PERMINTAAN SENDIRI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE KEMENTERIAN PERTANIAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PERMENTAN/PK.450/7/2017 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SUSU
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PERMENTAN/PK.450/7/2017 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SUSU
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS JASA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN ORGANIK, MEDIA PEMBAWA UNTUK BANTUAN SOSIA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS JASA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN ORGANIK, MEDIA PEMBAWA UNTUK BANTUAN SOSIA
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PERJALANAN DINAS TERHADAP JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI ALAT DAN MESIN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PERJALANAN DINAS TERHADAP JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI ALAT DAN MESIN PERTANIAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG PENGENAAN TARIF JASA PENGUJIAN, ANALISIS DAN SERTIFIKASI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG PENGENAAN TARIF JASA PENGUJIAN, ANALISIS DAN SERTIFIKASI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PERMENTAN/OT.080/8/2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESESUAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PERMENTAN/OT.080/8/2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESESUAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 TENTANG KELAS MUTU BERAS
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 TENTANG KELAS MUTU BERAS
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PERMENTAN/PK.230/9/2017 TENTANG PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS DAN TELUR KONSUMSI
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PERMENTAN/PK.230/9/2017 TENTANG PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS DAN TELUR KONSUMSI
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PERMENTAN/HR.060/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PERMENTAN/HR.060/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA
2017,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Nomor : 64 / PRT / 1993 TENTANG REKLAMASI RAWA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Nomor : 64 / PRT / 1993 TENTANG REKLAMASI RAWA
1993,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 68/PRT/2005
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 68/PRT/2005
2005,
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG
2018,
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1997 TENTANG
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1997 TENTANG
1997,
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1997 TENTANG
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1997 TENTANG
1997,
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1997 TENTANG
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1997 TENTANG
1997,
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1997 TENTANG
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1997 TENTANG
1997,
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 1997 TENTANG
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 1997 TENTANG
1997,
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177 TAHUN 1997 TENTANG
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177 TAHUN 1997 TENTANG
1997,
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178 TAHUN 1997 TENTANG
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178 TAHUN 1997 TENTANG
2018,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2006,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2006,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi