Total 22840 regulasi
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENANGANAN PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENANGANAN PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2024,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2024,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG LABEL PANGAN OLAHAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG LABEL PANGAN OLAHAN
2024,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK
2024,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN DALAM RANGKA IMPOR DAN EKSPOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN DALAM RANGKA IMPOR DAN EKSPOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI
2024,
PERATURAN KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA NOMOR NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI IBU KOTA NUSANTARA YANG BERADA DALAM PENGUASAAN DAN KEWENANGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
PERATURAN KEPALA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA NOMOR NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI IBU KOTA NUSANTARA YANG BERADA DALAM PENGUASAAN DAN KEWENANGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
2024
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL DI IBU KOTA NUSANTARA
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL DI IBU KOTA NUSANTARA
2024
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI, REVISI, DAN PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI IBU KOTA NUSANTARA
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI, REVISI, DAN PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI IBU KOTA NUSANTARA
2024
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RINCIAN CAKUPAN BIDANG USAHA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI IBU KOTA NUSANTARA DAN DI DAERAH MITRA
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RINCIAN CAKUPAN BIDANG USAHA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI IBU KOTA NUSANTARA DAN DI DAERAH MITRA
2024
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
2024
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA STRATEGIS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2020-2024
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA STRATEGIS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2020-2024
2024
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN EKONOMI NASIONAL
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN EKONOMI NASIONAL
2024,
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI IBU KOTA NUSANTARA
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI IBU KOTA NUSANTARA
2024
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA
2024
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KERJA SAMA
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KERJA SAMA
2024,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN EKONOMI NASIONAL
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN EKONOMI NASIONAL
2024,
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PELAYANAN SKRINING RIWAYAT KESEHATAN, PELAYANAN PENAPISAN ATAU SKRINING KESEHATAN TERTENTU, DAN PENINGKATAN KESEHATAN BAGI PESERTA PENDERITA PENYAKIT KRONIS DALAM PROGRAM J
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PELAYANAN SKRINING RIWAYAT KESEHATAN, PELAYANAN PENAPISAN ATAU SKRINING KESEHATAN TERTENTU, DAN PENINGKATAN KESEHATAN BAGI PESERTA PENDERITA PENYAKIT KRONIS DALAM PROGRAM J
2024,
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PROSEDUR PENJAMINAN PELAYANAN REFRAKSI DAN KACAMATA PADA FASILITAS KESEHATAN TIN
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PROSEDUR PENJAMINAN PELAYANAN REFRAKSI DAN KACAMATA PADA FASILITAS KESEHATAN TIN
2024,
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2024,
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2024,
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
2024,
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH K
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH K
2024,
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
2024,
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA
2024,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi