Total 22913 regulasi
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
2025,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURA
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERDAGANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN DAN JAMINAN KESUNGGUHAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL L
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN DAN JAMINAN KESUNGGUHAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL L
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
2025,
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 3 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 39 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN DUMAI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 3 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 39 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN DUMAI
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR DAN EKSPOR BARANG KIRIMAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR DAN EKSPOR BARANG KIRIMAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, REKONSILIASI DATA DALAM RANGKA PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, DAN PEMINDAHBUKUAN SALDO CADANGAN REIMBURSEMENT DARI KEGI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, REKONSILIASI DATA DALAM RANGKA PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, DAN PEMINDAHBUKUAN SALDO CADANGAN REIMBURSEMENT DARI KEGI
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PENJAMINAN PEMERINTAH SERTA PENANGGUNGAN RISIKO DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PENJAMINAN PEMERINTAH SERTA PENANGGUNGAN RISIKO DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
2025,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, REHABILITASI, SERTA OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI UNTUK MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, REHABILITASI, SERTA OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI UNTUK MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI
2025,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2025
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2025
2025,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2025
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2025
2025,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2OI5 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2OI5 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI DAN TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI DAN TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1970 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) INDRA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1970 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) INDRA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1970 TENTANG PENGAUHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) YODYA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSEROI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1970 TENTANG PENGAUHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) YODYA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSEROI
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi