Total 22337 regulasi
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE
2024,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024
2024,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK
2024,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
2024,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN
2024,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA
2024,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
2024,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN
2024,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2017 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2017 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN
2024,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENERBITAN DAN PELAPORAN OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENERBITAN DAN PELAPORAN OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH
2024,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
2024,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PRODUK ASURANSI DAN SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PRODUK ASURANSI DAN SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI
2024,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS DAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA, KABUPATEN BURU SELATA
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS DAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA, KABUPATEN BURU SELATA
2024,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN SALINAN PRODUK LAYANAN HUKUM KORPORASI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN SALINAN PRODUK LAYANAN HUKUM KORPORASI
2024,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR
2024,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2024,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA
2024,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2024,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI ATAS LISENSI PENGGUNAAN SEKUNDER UNTUK HAK CIPTA BUKU DAN/ATAU KARYA TULIS LAINNYA
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI ATAS LISENSI PENGGUNAAN SEKUNDER UNTUK HAK CIPTA BUKU DAN/ATAU KARYA TULIS LAINNYA
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TANDA PENDAFTARAN PRODUK TELEPON SELULER DAN KOMPUTER TABLET
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TANDA PENDAFTARAN PRODUK TELEPON SELULER DAN KOMPUTER TABLET
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN SPESIFIKASI TEKNIS UNTUK UBIN KERAMIK SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN SPESIFIKASI TEKNIS UNTUK UBIN KERAMIK SECARA WAJIB
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA VERIFIKASI INDUSTRI DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN VERIFIKASI INDUSTRI ATAS PEMBERIAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA VERIFIKASI INDUSTRI DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN VERIFIKASI INDUSTRI ATAS PEMBERIAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
2024,
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRA
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRA
2024,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi