Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3214 regulasi
PERATURAN MAHKAMAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYARIAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN
PERATURAN MAHKAMAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYARIAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN
2022,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
2013,
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYAMPAIAN SALINAN DAN PETIKAN PUTUSAN
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYAMPAIAN SALINAN DAN PETIKAN PUTUSAN
2011,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGADILAN TINGGI, DAN MAHKAMAH AGUNG
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGADILAN TINGGI, DAN MAHKAMAH AGUNG
2009,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN
2009,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN DAN PENGELOLAAN PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN DAN PENGELOLAAN PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
2009,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
2009,
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2021,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA
2021,
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2021,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT
2019,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT
2017,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN OBAT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT, MUTU, DAN LABEL
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN OBAT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT, MUTU, DAN LABEL
2019,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/1/PBI/2019 TENTANG UTANG LUAR NEGERI BANK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA ASING
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/1/PBI/2019 TENTANG UTANG LUAR NEGERI BANK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA ASING
2019,
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019
2019,
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019
2019,
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/POJK.04/2019 TENTANG PROMOSI PEMASARAN EFEK TERMASUK IKLAN, BROSUR, ATAU KOMUNIKASI LAINNYA KEPADA PUBLIK
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/POJK.04/2019 TENTANG PROMOSI PEMASARAN EFEK TERMASUK IKLAN, BROSUR, ATAU KOMUNIKASI LAINNYA KEPADA PUBLIK
2019,
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/POJK.04/2019
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/POJK.04/2019
2019,
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/POJK.04/2019 TENTANG PERILAKU YANG DILARANG BAGI PENASIHAT INVESTASI
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/POJK.04/2019 TENTANG PERILAKU YANG DILARANG BAGI PENASIHAT INVESTASI
2019,
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/POJK.04/2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/POJK.04/2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
2019,
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/POJK.02/2019
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/POJK.02/2019
2019,
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/POJK.04/2019
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/POJK.04/2019
2019,
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/POJK.08/2019 TENTANG PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN PADA BANK UMUM
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/POJK.08/2019 TENTANG PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN PADA BANK UMUM
2019,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 017/KMA/SK/II/2012
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 017/KMA/SK/II/2012
2012,
Regulasi per halaman: