Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3214 regulasi
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/148/KEP/DIR tentang PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/148/KEP/DIR tentang PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF
1998,
Surat Keputusan Direksi nomor 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif
Surat Keputusan Direksi nomor 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif
199,
Surat Edaran nomor SE 31/16/UPPB tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
Surat Edaran nomor SE 31/16/UPPB tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
1998,
Surat Edaran nomor SE 31/11/UPPB tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
Surat Edaran nomor SE 31/11/UPPB tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
1998,
Surat Edaran Direksi nomor 21/22/BPPP tentang Pemeliharaan Likuiditas Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
Surat Edaran Direksi nomor 21/22/BPPP tentang Pemeliharaan Likuiditas Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/19/BPPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Profesional Warga Negara Asing
Surat Edaran Direksi nomor 21/19/BPPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Profesional Warga Negara Asing
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/18/BPPP tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Kepada Debitur dan Debitur Grup Serta Pengurus, Pemegang Saham dan Keluarganya
Surat Edaran Direksi nomor 21/18/BPPP tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Kepada Debitur dan Debitur Grup Serta Pengurus, Pemegang Saham dan Keluarganya
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/17/BPPP tentang Pengertian Modal Sendiri Bagi Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank (LKBB)
Surat Edaran Direksi nomor 21/17/BPPP tentang Pengertian Modal Sendiri Bagi Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank (LKBB)
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/16/BPPP tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan 1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat
Surat Edaran Direksi nomor 21/16/BPPP tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan 1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/15/BPPP tentang Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha Bagi Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan dan Bank Perkreditan Rakyat
Surat Edaran Direksi nomor 21/15/BPPP tentang Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha Bagi Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan dan Bank Perkreditan Rakyat
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/10/UKU tentang Penjamin Emisi Efek
Surat Edaran Direksi nomor 21/10/UKU tentang Penjamin Emisi Efek
1989,
Keputusan Kepala Bapedal No. 105 Tahun 1997 Tentang : Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Keputusan Kepala Bapedal No. 105 Tahun 1997 Tentang : Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
1997,
Keputusan Kepala Badpedal No. 47 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang
Keputusan Kepala Badpedal No. 47 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang
2001,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : 27 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) LINGKUNGAN HIDUP DI BAPEDAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : 27 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) LINGKUNGAN HIDUP DI BAPEDAL
2001,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : KEP-18 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : KEP-18 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1999,
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 6 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN SAR NASIONAL TAHUN 2015-2019
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 6 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN SAR NASIONAL TAHUN 2015-2019
2018,
PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
2018,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
2018,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LOGO DAN BENDERA PATAKA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LOGO DAN BENDERA PATAKA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
2018,
PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR PER-06/1.01/PPATK/06/14 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALI
PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR PER-06/1.01/PPATK/06/14 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALI
2017,
PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN TINDAK LANJUT HASIL SIDANG KABINET
PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN TINDAK LANJUT HASIL SIDANG KABINET
2018,
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT PENDANAAN TERORISME BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT PENDANAAN TERORISME BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
2008,
PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: KEP-47/1.02./PPATK/06/2008 TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI PRODUK, NASABAH, USAHA DAN NEGARA YANG BERISIKO TINGGI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: KEP-47/1.02./PPATK/06/2008 TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI PRODUK, NASABAH, USAHA DAN NEGARA YANG BERISIKO TINGGI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
2008,
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR : KEP - 1/1.01/PPATK/01/08 TENTANG PEDOMAN GOOD GOVERNANCE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR : KEP - 1/1.01/PPATK/01/08 TENTANG PEDOMAN GOOD GOVERNANCE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2008,
Regulasi per halaman: