Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3257 regulasi
Surat Edaran no.2/17/DPNP tentang Perubahan atas Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga Yang Dijamin Pemerintah
Surat Edaran no.2/17/DPNP tentang Perubahan atas Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga Yang Dijamin Pemerintah
2000,
Surat Edaran no.2/16/DPNP tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0003, FR0004 dan FR0005 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder
Surat Edaran no.2/16/DPNP tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0003, FR0004 dan FR0005 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder
2000,
Surat Edaran No.2/15/DSM tentang Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/9/DSM tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank.
Surat Edaran No.2/15/DSM tentang Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/9/DSM tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank.
2000,
SURAT EDARAN No.2.14.DPNP tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0002 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder
SURAT EDARAN No.2.14.DPNP tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0002 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder
2000,
Surat Edaran no.2/13/DLN tentang Pencabutan Surat Edaran No. 21/54/ULN tanggal 29 Desember 1988 perihal Larangan Hubungan Dagang Dengan Aftika Selatan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran No. 26/39/ULN tanggal 18 Februari 1994 perihal Hubungan Per
Surat Edaran no.2/13/DLN tentang Pencabutan Surat Edaran No. 21/54/ULN tanggal 29 Desember 1988 perihal Larangan Hubungan Dagang Dengan Aftika Selatan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran No. 26/39/ULN tanggal 18 Februari 1994 perihal Hubungan Per
2000,
Surat Edaran no.2/12/DPNP tentang Penilaian Aktiva Produktif dalam Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
Surat Edaran no.2/12/DPNP tentang Penilaian Aktiva Produktif dalam Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
2000,
Surat Edaran No.2/11/DASP tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran No. 1/7/DASP tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.
Surat Edaran No.2/11/DASP tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran No. 1/7/DASP tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.
2000,
Surat Edaran No.2/10/DASP tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
Surat Edaran No.2/10/DASP tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
2000,
Surat Edaran no.2/9/DASP tentang Biaya Kliring
Surat Edaran no.2/9/DASP tentang Biaya Kliring
2000,
Surat Edaran No.2/8/DASP tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Semi Otomasi
Surat Edaran No.2/8/DASP tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Semi Otomasi
2000,
Surat Edaran no.2/7/DASP tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Manual
Surat Edaran no.2/7/DASP tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Manual
2000,
Surat Edaran No.2/6/DASP tentang Penyempurnaan SE No. 1/7/DASP tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.
Surat Edaran No.2/6/DASP tentang Penyempurnaan SE No. 1/7/DASP tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.
2000,
Surat Edaran No.2/5/DKR tentang Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program
Surat Edaran No.2/5/DKR tentang Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program
2000,
Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit / Pembiayaan Modal Kerja melalui Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah dan Kredit / Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui
Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit / Pembiayaan Modal Kerja melalui Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah dan Kredit / Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui
2000,
Surat Edaran no.2/2/DPM tentang Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Sub-Registry Untuk Penatausahaan Obligasi Pemerintah
Surat Edaran no.2/2/DPM tentang Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Sub-Registry Untuk Penatausahaan Obligasi Pemerintah
2000,
Surat Edaran no.2/1/DPM tentang Tata Cara Pencatatan Kepemilikan dan Penyelesaian Transaksi Obligasi Pemerintah
Surat Edaran no.2/1/DPM tentang Tata Cara Pencatatan Kepemilikan dan Penyelesaian Transaksi Obligasi Pemerintah
2000,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 27 /PBI/2000 TENTANG BANK UMUM
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 27 /PBI/2000 TENTANG BANK UMUM
2000,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 2/26/PBI/2000 TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 2/26/PBI/2000 TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM
2000,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 25 /PBI/2000 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2000
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 25 /PBI/2000 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2000
2000,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN
2000,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 2/ 23 /PBI/2000 TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 2/ 23 /PBI/2000 TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
2000,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 22 /PBI/2000 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 22 /PBI/2000 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI
2000,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 21 /PBI/2000 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 21 /PBI/2000 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM
2000,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/20/PBI/2000 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/20/PBI/2000 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
2000,
Regulasi per halaman: