Kategori: Peraturan Kementerian

Total 10976 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/PMK.05/2022 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/PMK.05/2022 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216/PMK.04/2022 TENTANG MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENERIMA FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216/PMK.04/2022 TENTANG MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENERIMA FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.012/2022 TENTANG PENGELOLAAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DAN PENYELENGGARAAN SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.012/2022 TENTANG PENGELOLAAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DAN PENYELENGGARAAN SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK.05/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 225/PMK.05/2020 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK.05/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 225/PMK.05/2020 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.07/2022 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.07/2022 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 211/PMK.07/2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 211/PMK.07/2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210 /PMK.05/2022 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210 /PMK.05/2022 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.04/2022 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.04/2022 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK.07/2022 TENTANG PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK.07/2022 TENTANG PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/PMK.05/2022 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN ATAS BARANG MILIK NEGARA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/PMK.05/2022 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN ATAS BARANG MILIK NEGARA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206/PMK.07/2022 TENTANG ALOKASI TRANSFER KE DAERAH UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2023
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206/PMK.07/2022 TENTANG ALOKASI TRANSFER KE DAERAH UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2023
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.09/2022 TENTANG PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.09/2022 TENTANG PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204/PMK.07/2022 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204/PMK.07/2022 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202/PMK.05/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129/PMK.05/2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202/PMK.05/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129/PMK.05/2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/PMK.07/202219 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/PMK.07/202219 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 200/PMK.01/2022 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA KE DALAM JABATAN DAN PERINGKAT BAGI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 200/PMK.01/2022 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA KE DALAM JABATAN DAN PERINGKAT BAGI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.06/2022 TENTANG LELANG BARANG RAMPASAN NEGARA YANG BERASAL DARI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.06/2022 TENTANG LELANG BARANG RAMPASAN NEGARA YANG BERASAL DARI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198/PMK.05/2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198/PMK.05/2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 197/PMK.05/2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS KHAIRUN PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 197/PMK.05/2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS KHAIRUN PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196/PMK.05/2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196/PMK.05/2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195/PMK.05/2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195/PMK.05/2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 194/PMK.07/2022 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PEMBIAYAAN U
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 194/PMK.07/2022 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PEMBIAYAAN U
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 193/PMK.07/2022 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 193/PMK.07/2022 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191/PMK.010/2022 /PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMB
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191/PMK.010/2022 /PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMB
2022,
Regulasi per halaman: