Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Kategori: Peraturan Kementerian
Total
10353 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2019,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2019,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2019,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2019,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2019,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAA
2019,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019
2019,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019
2019,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
2019,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
2019,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PE
2019,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR’AN
2019,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN
2019,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN
2019,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN
2019,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
2019,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020
2019,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.79/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.
2019,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA
2019,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA
2019,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PROGRAM KEDARURATAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN/ATAU LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
2019,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BAGI TEKNISI REFRIGERASI DAN TEKNISI TATA UDARA
2019,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
2019,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN UNTUK USAHA PEMANFAATAN HAS
2019,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Halaman Awal
179
180
181
182
183
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi