Kategori: Peraturan Daerah

Total 675 regulasi
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENEBANGAN KAYU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENEBANGAN KAYU
2002
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2002
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM
2004
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET
2000
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI WISMA/PERSANGGAHAN/VILLA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI WISMA/PERSANGGAHAN/VILLA
2000
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
2000
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN DAN HASIL HUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN DAN HASIL HUTAN
2000
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PANTAI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PANTAI
2001
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG N O M O R : 21 TAHUN 1993
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG N O M O R : 21 TAHUN 1993
1993
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 11 TAHUN 2003
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 11 TAHUN 2003
2003
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
2009
INSTRUKSI BUPATI KETAPANG NOMOR : 1 TAHUN 2003 TENTANG PENGHENTIAN PELAKSANAAN PERDA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN DAN HASIL HUTAN
INSTRUKSI BUPATI KETAPANG NOMOR : 1 TAHUN 2003 TENTANG PENGHENTIAN PELAKSANAAN PERDA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN DAN HASIL HUTAN
2003
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
2016
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 3/2003 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI HARGA JUAL TERTINGGI (HTP) MINYAK TANAH DI PANGKALAN WILAYAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 3/2003 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI HARGA JUAL TERTINGGI (HTP) MINYAK TANAH DI PANGKALAN WILAYAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2003
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1184/2002
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1184/2002
2002
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA NO. 670/2000 TANGGAL 28 MARET 2000
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA NO. 670/2000 TANGGAL 28 MARET 2000
2000
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. 277/2000 TANGGAL 15 FEBRUARI 2000
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. 277/2000 TANGGAL 15 FEBRUARI 2000
2000
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 144 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN SELAMA BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1423 H/2002 M
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 144 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN SELAMA BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1423 H/2002 M
2002
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. 35 TAHUN 1970
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. 35 TAHUN 1970
1970
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. 19 TAHUN 2000
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. 19 TAHUN 2000
2000
SURAT KEPUTUSAN No. Pol. : Skep / / I / 2007 tentang PENGANGKATAN STAF AHLI GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN
SURAT KEPUTUSAN No. Pol. : Skep / / I / 2007 tentang PENGANGKATAN STAF AHLI GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN
2007
SURAT KEPUTUSAN No. Pol. : Skep / / I / 2007
SURAT KEPUTUSAN No. Pol. : Skep / / I / 2007
2007
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1184/2002 TENTANG PENGUASAAAN PERENCANAAN PERUNTUKAN ATAS BIDANG TANAH SELUAS ± 4.065 M2 YANG TERLETAK DI JALAN MANUNGGAL JUANG BLOK 05, KELURAHAN SUKAPURA, KECAMATAN CILINCING, KOTAMADYA JAK
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1184/2002 TENTANG PENGUASAAAN PERENCANAAN PERUNTUKAN ATAS BIDANG TANAH SELUAS ± 4.065 M2 YANG TERLETAK DI JALAN MANUNGGAL JUANG BLOK 05, KELURAHAN SUKAPURA, KECAMATAN CILINCING, KOTAMADYA JAK
2002
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 TAHUN 1970
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 TAHUN 1970
1970
Regulasi per halaman: