Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVENIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVENIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERN
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) UNTUK MEMBANGUN DAN MENGOPERASIKAN TERMINAL KALIBARU PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) UNTUK MEMBANGUN DAN MENGOPERASIKAN TERMINAL KALIBARU PELABUHAN TANJUNG PRIOK
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS WILAYAH PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERTUGAS SECARA PENUH PADA WILAYAH PULAU-PU
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS WILAYAH PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERTUGAS SECARA PENUH PADA WILAYAH PULAU-PU
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVER
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVER
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK AT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK AT
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979 WITH ANNEX AND 1998 AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979 (RESOLUTION MARITIME
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979 WITH ANNEX AND 1998 AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979 (RESOLUTION MARITIME
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN ANNEX III, ANNEX IV, ANNEX V, AND ANNEX VI OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS 1973 AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO (L
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN ANNEX III, ANNEX IV, ANNEX V, AND ANNEX VI OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS 1973 AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO (L
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA FOR THE AVOIDANC
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA FOR THE AVOIDANC
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEMITRAAN DAN KERJA SAMA MENYELURUH ANTARA REPUBLIK INDONESIA, DI SATU PIHAK, DAN KOMUNITAS EROPA BESERTA NEGARA-NEGARA ANGGOTANYA, DI PIHAK L
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEMITRAAN DAN KERJA SAMA MENYELURUH ANTARA REPUBLIK INDONESIA, DI SATU PIHAK, DAN KOMUNITAS EROPA BESERTA NEGARA-NEGARA ANGGOTANYA, DI PIHAK L
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PERSETUJUAN TENTANG KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PERSETUJUAN TENTANG KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA)
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWE
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENT
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN
2012,
Regulasi per halaman: