Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
1989,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
1988,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG PENGESAHAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG PENGESAHAN "TREATY OF MUTUAL RESPECT, FRIENDSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA"
1987,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARTAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARTAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
1985,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1989/1990
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1989/1990
1989,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
1987,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG KEBIJAKAN PERBERASAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG KEBIJAKAN PERBERASAN
2007,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2 Tahun 2007
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2 Tahun 2007
2007,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN DAN PENGENDALIAN VIRUS FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN DAN PENGENDALIAN VIRUS FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA
2007,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA
2006,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI
2006,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BATUBARA YANG DICAIRKAN SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BATUBARA YANG DICAIRKAN SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN
2006,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN
2006,
INSTRUKSI PRESIDEN INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005
INSTRUKSI PRESIDEN INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005
2005,
INSTRUKSI PRESIDEN INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2005
INSTRUKSI PRESIDEN INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2005
2005,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2005
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2005
2005,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PENGHEMATAN ENERGI
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PENGHEMATAN ENERGI
2005,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2005,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2005,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
2005,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEBIJAKAN PERBERASAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEBIJAKAN PERBERASAN
2005,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
2004,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI TERPADU DALAM KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI TERPADU DALAM KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
2004,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA PASCAKONFLIK
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA PASCAKONFLIK
2003,
Regulasi per halaman: