Kategori: Peraturan Pusat

Total 7720 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN DI TOL SUMATERA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN DI TOL SUMATERA
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN SUKARELA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN INGGRIS RAYA TENTANG PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN, PENATAKELOLAAN, DAN PERDAGANGAN PRODUK KAYU KE KERAJAAN INGG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN SUKARELA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN INGGRIS RAYA TENTANG PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN, PENATAKELOLAAN, DAN PERDAGANGAN PRODUK KAYU KE KERAJAAN INGG
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN CHARTER OF THE ORGANISATION OF ISLAMIC COOPERATION (PIAGAM ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN CHARTER OF THE ORGANISATION OF ISLAMIC COOPERATION (PIAGAM ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM)
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2OO9 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2OO9 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOM
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2024
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2024
2024,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL DARI UNSUR PEMERINTAH PUSAT DAN NONPEMERINTAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL DARI UNSUR PEMERINTAH PUSAT DAN NONPEMERINTAH
2024,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG TIM NASIONAL PERSIAPAN DAN PERCEPATAN KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG TIM NASIONAL PERSIAPAN DAN PERCEPATAN KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT)
2024,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2024
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2024
2024,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN SWASEMBADA GULA DAN BIOETANOL DI KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA SELATAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN SWASEMBADA GULA DAN BIOETANOL DI KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA SELATAN
2024,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA FINANCIAL ACTION TASK FORCE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA FINANCIAL ACTION TASK FORCE
2024,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2O23 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA WORLD WATER FORUM KE-10 TAHUN 2024
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2O23 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA WORLD WATER FORUM KE-10 TAHUN 2024
2024,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2024,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAERAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ANAMBAS, KEJAKSAAN NEGERI MUSI RAWAS, KEJAKSAAAN NEGERI SIGI, KEJAKSAAN NEGERI MOROWALI UTARA, DAN KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAERAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ANAMBAS, KEJAKSAAN NEGERI MUSI RAWAS, KEJAKSAAAN NEGERI SIGI, KEJAKSAAN NEGERI MOROWALI UTARA, DAN KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGGARA
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2OO5 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2OO5 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DAIAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TBK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DAIAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TBK
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2OO5 TENTANG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2OO5 TENTANG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG
2024,
Regulasi per halaman: