Bea Cukai

Information about the author Bea Cukai will soon be added to the site.

Total 92 regulasi

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Nomor: S-16/BC/2005 tentang Penegasan terhadap petunjuk penyelesaian atas pemasukan barang bantuan untuk Bencana Nasional di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan sekitarnya

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Nomor: S-16/BC/2005 tentang Penegasan terhadap petunjuk penyelesaian atas pemasukan barang bantuan untuk Bencana Nasional di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan sekitarnya

2005

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP- 05 /BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA • NOMOR 22/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM; •

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP- 05 /BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA • NOMOR 22/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM; •

2005

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 11 /BC/2005 TENTANG JALUR PRIORITAS

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 11 /BC/2005 TENTANG JALUR PRIORITAS

2005

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: 08/BC/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 04/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 20/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: 08/BC/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 04/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 20/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PA

2005

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

2005

PERATURAN DIREKTUR JEMDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : 02 /BC/2005 TENTANG ASURANSI YANG DPAT DITERIMA UNTUK PENGAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL SEBAGAI KOMPONEN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

PERATURAN DIREKTUR JEMDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : 02 /BC/2005 TENTANG ASURANSI YANG DPAT DITERIMA UNTUK PENGAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL SEBAGAI KOMPONEN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

2005

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR – 01 /BC/2005 TENTANG TATA LAKSANA PENGELUARAN DAN PEMASUKAN UANG TUNAI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR – 01 /BC/2005 TENTANG TATA LAKSANA PENGELUARAN DAN PEMASUKAN UANG TUNAI

2005

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-20/BC/2003 TANGGAL 19 JUNI 2003 TENTANG PENANGANAN IMPORTANSI PANGAN DALAM KEMASAN DAN PENANGANAN BARANG YANG STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) - NYA TELAH DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-20/BC/2003 TANGGAL 19 JUNI 2003 TENTANG PENANGANAN IMPORTANSI PANGAN DALAM KEMASAN DAN PENANGANAN BARANG YANG STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) - NYA TELAH DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB

2003

Surat Edaran Nomor: SE-03/BC/2003 Tentang Penegasan Pengertian Barang Modal dan Peralatan/Peralatan Pabrik sebagaimana Dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat

Surat Edaran Nomor: SE-03/BC/2003 Tentang Penegasan Pengertian Barang Modal dan Peralatan/Peralatan Pabrik sebagaimana Dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat

2003

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NO. INS-01/BC/2002 TANGGAL 7 JANUARI 2002 TENTANG UPAYA PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN DAN PRAKTEK PERDAGANGAN ILLEGAL

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NO. INS-01/BC/2002 TANGGAL 7 JANUARI 2002 TENTANG UPAYA PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN DAN PRAKTEK PERDAGANGAN ILLEGAL

2002

SURAT EDARAN Nomor : SE-16 /BC/1999 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT KEPADA PERUSAHAAN YANG TELAH MENDAPATKAN IZIN KAWASAN BERIKAT DAN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) SEBELUM BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TANGGA

SURAT EDARAN Nomor : SE-16 /BC/1999 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT KEPADA PERUSAHAAN YANG TELAH MENDAPATKAN IZIN KAWASAN BERIKAT DAN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) SEBELUM BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TANGGA

1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2002

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2005

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 151 /BC/2003 T E N T A N G PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 151 /BC/2003 T E N T A N G PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

2003

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-78 /BC/1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, KIRIMAN MELALUI JASA TITIPAN DAN KIRIMAN POS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-78 /BC/1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, KIRIMAN MELALUI JASA TITIPAN DAN KIRIMAN POS

1997

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-14/BC/2001 TANGGAL 7 FEBRUARI 2001 TENTANG PEMBLOKIRAN PERUSAHAN DI BIDANG KEPABEANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-14/BC/2001 TANGGAL 7 FEBRUARI 2001 TENTANG PEMBLOKIRAN PERUSAHAN DI BIDANG KEPABEANAN

2001

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 135/KMK.05/2000 TGL. 1 MEI 2000 ( Keputusan Direktur Jenderal Bea d

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 135/KMK.05/2000 TGL. 1 MEI 2000 ( Keputusan Direktur Jenderal Bea d

2000

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-19/BC/1999 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-19/BC/1999 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

1999

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-22/BC/2001 TANGGAL 20 APRIL 2001 TENTANG KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-22/BC/2001 TANGGAL 20 APRIL 2001 TENTANG KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU

2001

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2001 TANGGAL 12 Januari 2001 TENTANG TATALAKSANA PEMBERIAN PENANGGUHAN DAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KE KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2001 TANGGAL 12 Januari 2001 TENTANG TATALAKSANA PEMBERIAN PENANGGUHAN DAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KE KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

2001

Regulasi per halaman: