Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Information about the author Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia will soon be added to the site.
Total 358 regulasi
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI MEDIASI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI MEDIASI
2019
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI BANDING PATEN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI BANDING PATEN
2019
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2019XXXX TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELAPORAN, DAN PEMBERHENTIAN PENER
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2019XXXX TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELAPORAN, DAN PEMBERHENTIAN PENER
2019
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEIMIGRASIAN MELALUI BANK PERSEPSI ATAU POS PERSEPSI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEIMIGRASIAN MELALUI BANK PERSEPSI ATAU POS PERSEPSI
2019
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR IMIGRASI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR IMIGRASI
2019
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM NOMOR : C-1.HT.01.01.TAHUN 2001 TENTANG DOKUMEN PENDUKUNG FORMAT ISIAN AKTA NOTARIS (FIAN ) MODEL I DAN DOKUMEN PENDUKUNG FORMAT ISIAN AKTA NOTARIS ( FIAN ) MODEL II UNTUK PERSEROAN TERBATAS TERTENTU.
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM NOMOR : C-1.HT.01.01.TAHUN 2001 TENTANG DOKUMEN PENDUKUNG FORMAT ISIAN AKTA NOTARIS (FIAN ) MODEL I DAN DOKUMEN PENDUKUNG FORMAT ISIAN AKTA NOTARIS ( FIAN ) MODEL II UNTUK PERSEROAN TERBATAS TERTENTU.
2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-08-PR.07.10 - TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDO
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-08-PR.07.10 - TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDO
2000
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENERJEMAHAN RESMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENERJEMAHAN RESMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2018
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 XXXX TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 XXXX TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
2018
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
2018
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018XXXX TENTANG PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018XXXX TENTANG PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
2018
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2018 XXXX TENTANG PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH DI BIDANG PENYULUHAN HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2018 XXXX TENTANG PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH DI BIDANG PENYULUHAN HUKUM
2018
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018 XXXX TENTANG BIAYA JASA HUKUM UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018 XXXX TENTANG BIAYA JASA HUKUM UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
2018
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 XXXX TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN JASA HUKUM PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 XXXX TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN JASA HUKUM PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
2018
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN, SYARAT, DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN, SYARAT, DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2018
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2018XXXX TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2018XXXX TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2018
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2018XXXX TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2018XXXX TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2018
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT
2018
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2018
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
2018
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
2017
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA JASA HUKUM NOTARIS UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA JASA HUKUM NOTARIS UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2017
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS
2017
Regulasi per halaman: