Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri

Information about the author Kementerian Dalam Negeri will soon be added to the site.
Total 632 regulasi
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KEEROM DENGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KEEROM DENGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUPIORI DENGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUPIORI DENGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PUNCAK DENGAN KABUPATEN WAROPEN PROVINSI PAPUA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PUNCAK DENGAN KABUPATEN WAROPEN PROVINSI PAPUA
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT DENGAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT DENGAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENCATATAN PENGESAHAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENCATATAN PENGESAHAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DENGAN KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DENGAN KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN TERTENTU, PERUBAHAN ALOKASI, DAN PENGGUNAAN ANGG
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN TERTENTU, PERUBAHAN ALOKASI, DAN PENGGUNAAN ANGG
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN WAJO DENGAN KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN WAJO DENGAN KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI DALAM PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI DALAM PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKA
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BEKERJA PADA INSTANSI DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BEKERJA PADA INSTANSI DAERAH
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEM
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEM
2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021
2021
Regulasi per halaman: