Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri

Information about the author Kementerian Dalam Negeri will soon be added to the site.
Total 632 regulasi
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI DENGAN KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI DENGAN KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PACITAN DENGAN KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PACITAN DENGAN KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TABALONG DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TABALONG DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN KABUPATEN BANJAR DAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN KABUPATEN BANJAR DAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN KABUPATEN BANJAR DAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN KABUPATEN BANJAR DAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG WILAYAH ADMINISTRASI PULAU BERHALA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG WILAYAH ADMINISTRASI PULAU BERHALA
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKA
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENENTUAN KEBUTUHAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENENTUAN KEBUTUHAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENENTUAN KEBUTUHAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENENTUAN KEBUTUHAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG UPACARA PELANTIKAN MUDA PRAJA DAN PAMONG PRAJA MUDA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG UPACARA PELANTIKAN MUDA PRAJA DAN PAMONG PRAJA MUDA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT PEMBACA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT PEMBACA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN BOGOR DAN KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN BOGOR DAN KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT
2014
Regulasi per halaman: