Subjek: INPRES

Total 142 regulasi
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMORR 66 TTAAHUN 22000033 TTEENTTAANG PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA PASCAKONFLIK
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMORR 66 TTAAHUN 22000033 TTEENTTAANG PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA PASCAKONFLIK
2003,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
2003,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
2003,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERSIAPAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-9 TAHUN 2003 DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA-AFRIKA TAHUN 2005
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERSIAPAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-9 TAHUN 2003 DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA-AFRIKA TAHUN 2005
2003,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA,
2002,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN
2002,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA DEBITUR YANG TELAH MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA ATAU TINDAKAN HUKUM KEPADA DEBITUR YANG TIDAK MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN PENYELESAIAN KEWAJ
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA DEBITUR YANG TELAH MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA ATAU TINDAKAN HUKUM KEPADA DEBITUR YANG TIDAK MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN PENYELESAIAN KEWAJ
2002,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
2002,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PAMERAN PRODUKSI INDONESIA (PPI) 2003
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PAMERAN PRODUKSI INDONESIA (PPI) 2003
2002,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 22 OKTOBER 2002 TENTANG KOORDINASI INTELIJEN OLEH BADAN INTELIJEN NEGARA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 22 OKTOBER 2002 TENTANG KOORDINASI INTELIJEN OLEH BADAN INTELIJEN NEGARA
2002,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2002
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2002
2002,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
2002,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PENINGKATAN LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN MASALAH ACEH
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PENINGKATAN LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN MASALAH ACEH
2002,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR GABAH SERTA HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR GABAH SERTA HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS
2005,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR GABAH SERTA HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR GABAH SERTA HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS
2000,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PENYALAHGUNAAN PADA PENYEDIAAN DAN PELAYANAN BAHAN BAKAR MINYAK
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PENYALAHGUNAAN PADA PENYEDIAAN DAN PELAYANAN BAHAN BAKAR MINYAK
2000,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN
2000,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
2000,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1984 TANGGAL 26 JANUARI 1984
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1984 TANGGAL 26 JANUARI 1984
1984,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1983 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1983 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
1983,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1967
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1967
1967,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
1966,
Regulasi per halaman: