Subjek: PERPRES

Total 1345 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN DOSEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN DOSEN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SECRETARIAT OF THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SECRETARIAT OF THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG DAN PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR MENJ
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG DAN PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR MENJ
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2011
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2011
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SUBSIDI LANGSUNG TUNAI KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SUBSIDI LANGSUNG TUNAI KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2005 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2005 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
2005,
Regulasi per halaman: