Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Subjek: Undang-Undang
Total
1609 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1965 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAPRAJA SURABAYA DAN DAERAH TINGKAT II SURABAYA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1950, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI J
1965,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1964 TENTANG BANK TABUNGAN NEGARA
1964,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1963 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1962 TENTANG KETENTUAN DIBIDANG FISKAL MENGENAI PEMBAYARAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 50) MENJADI
1963,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1962 TENTANG KARANTINA UDARA
1962,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1961 TENTANG PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN
1961,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
1960,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 28) SEBAGAIMANA KEM
1959,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1958 TENTANG PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN
1958,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1957 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMBERITAAN JARAK JAUH
1957,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1985 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN ERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975 DAN
1985,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1981 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1981/1982
1981,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1980/1981
1980,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI
1979,
Presiden dan Wakil Presiden
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1979 DAFTAR KEJAHATAN YANG PELAKUNYA DAPAT DIEKSTRADISIKAN
1979,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1978/1979
1978,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1977 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1977/1978
1977,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1976 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1976/1977
1976,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1975 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1975/1976
1975,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
1974,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA
1973,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1971 TENTANG PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA
1972,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1971 TENTANG PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA
1971,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
1970,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1969 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA
1969,
Presiden dan Wakil Presiden
Halaman Awal
9
10
11
12
13
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi