Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.01/2006 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN DAN PEMBERIAN KODE KANTOR PELAYANAN PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.01/2006 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN DAN PEMBERIAN KODE KANTOR PELAYANAN PAJAK
2006,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.010/2005 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK TELEMATIKA TERTENTU DALAM RANGKA INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT (ITA)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.010/2005 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK TELEMATIKA TERTENTU DALAM RANGKA INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT (ITA)
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 /PMK.06/ 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 /PMK.06/ 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 114/PMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA P
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 114/PMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA P
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.06/2005 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN, PENELAAHAN, PENGESAHAN DAN REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.06/2005 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN, PENELAAHAN, PENGESAHAN DAN REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2006
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/PMK.02/2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/PMK.02/2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2006
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/ PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS KOMPONEN/SUKU CADANG UNTUK INDUSTRI PERKAPALAN DAN JASA PELAYARAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/ PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS KOMPONEN/SUKU CADANG UNTUK INDUSTRI PERKAPALAN DAN JASA PELAYARAN
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38/PMK.04/2005 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN/ATAU BUNGA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38/PMK.04/2005 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN/ATAU BUNGA
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/PMK.04/2005 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/PMK.04/2005 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36/PMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2005 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36/PMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2005 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 24/PMK.010/2005 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 24/PMK.010/2005 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 17/PMK.05/2005 TENTANG SYARAT, TATA CARA, DAN KETENTUAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 17/PMK.05/2005 TENTANG SYARAT, TATA CARA, DAN KETENTUAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/PMK.02/2005 TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/PMK.02/2005 TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 600/PMK.010/2004 TENTANG PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, FARMASI, KERAMIK DAN BESI BAJA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 600/PMK.010/2004 TENTANG PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, FARMASI, KERAMIK DAN BESI BAJA
2004,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 564/KMK.03/2004 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 564/KMK.03/2004 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2004,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI TENAGA KESEHATAN PASCA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI TENAGA KESEHATAN PASCA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
2018,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN E-OFFICE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN E-OFFICE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
2018,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER
2018,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DI BIDANG KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DI BIDANG KESEHATAN
2018,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
2018,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA
2018,
PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
2018,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
2018,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN KEWAJIBAN PASIEN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN KEWAJIBAN PASIEN
2018,
Regulasi per halaman: