Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEKERJA PADA INSTANS
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEKERJA PADA INSTANS
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207 /PMK .010/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207 /PMK .010/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206 /PMK.010/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 106/PMK.010/2015 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206 /PMK.010/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 106/PMK.010/2015 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS
2015,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 0 5 / PMK .04 / 2 0 1 5 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF B EA MASUK DALAM l
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 0 5 / PMK .04 / 2 0 1 5 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF B EA MASUK DALAM l
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 204 /PMK.09/2015 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 204 /PMK.09/2015 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203/PMK. 08/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 43/PMK.08/2013 TENTANG LELANG SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203/PMK. 08/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 43/PMK.08/2013 TENTANG LELANG SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202 /PMK.03/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202 /PMK.03/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/PMK.02/2015 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI JURAN PENSIUN PEGA WAI NEG ERi SIPIL
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/PMK.02/2015 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI JURAN PENSIUN PEGA WAI NEG ERi SIPIL
2015,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.05/2010 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.05/2010 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
2010,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 88/PMK.011/2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 88/PMK.011/2010
2010,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2011
2010,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN N0MOR 30/PMK.010/2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN N0MOR 30/PMK.010/2010
2010,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT–PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT–PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJE
2010,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010
2009,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 01/PM.2/2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010 MENTERI KEUANGAN,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 01/PM.2/2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010 MENTERI KEUANGAN,
2009,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK. 03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI Y
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK. 03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI Y
2008,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217 / PMK.08/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217 / PMK.08/2008
2008,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.01/2008 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.01/2008 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
2008,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
2008,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.03/2008 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.03/2008 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
2008,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.04/2008 TENTANG PENUNDAAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.04/2008 TENTANG PENUNDAAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
2008,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN
2018,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2018,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR PERKAKAS TANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR PERKAKAS TANGAN
2018,
Regulasi per halaman: