Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 118 TAHUN 2015 TENTANG INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 118 TAHUN 2015 TENTANG INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 117 TAHUN 2015 TENTANG PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (LONG STAY) DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 117 TAHUN 2015 TENTANG PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (LONG STAY) DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 116 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA TAMBAHAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2015 AKIBAT KENAIKAN KURS DOLLAR AMERIKA SERIKAT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 116 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA TAMBAHAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2015 AKIBAT KENAIKAN KURS DOLLAR AMERIKA SERIKAT
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 115 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPI BAGIAN 176 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 176) TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN PESAWAT UDARA (SEARCH AND RESC
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 115 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPI BAGIAN 176 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 176) TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN PESAWAT UDARA (SEARCH AND RESC
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 114 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 114 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 113 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) MEDAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 113 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) MEDAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 112 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 112 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 111 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BATAS KECEPATAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 111 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BATAS KECEPATAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 110 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 110 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATI
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 109 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 109 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 108 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) JAYAPURA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 108 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) JAYAPURA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 107 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 121 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 12
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 107 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 121 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 12
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 105 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI TENAGA AHLI MENTERI PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 105 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI TENAGA AHLI MENTERI PERHUBUNGAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 105 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 105 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 104 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN SAMPIT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 104 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN SAMPIT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 103 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 17 TAHUN 2014 TENTANG FORMULASI DAN MEKANISME PENTAPAN BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 103 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 17 TAHUN 2014 TENTANG FORMULASI DAN MEKANISME PENTAPAN BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 102 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBAGAN (ATKP) MAKASAR
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 102 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBAGAN (ATKP) MAKASAR
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 101 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) BALI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 101 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) BALI
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 100 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA LOKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (L3P) BANYUWANGI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 100 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA LOKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (L3P) BANYUWANGI
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 99 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) TANGERANG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 99 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) TANGERANG
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 98 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 21 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 21) TENTANG PROSEDUR SERTIFIKASI UNTUK PRODUK DAN BAGIAN-BAGIANNYA (CERTIFICATION PRO
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 98 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 21 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 21) TENTANG PROSEDUR SERTIFIKASI UNTUK PRODUK DAN BAGIAN-BAGIANNYA (CERTIFICATION PRO
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 97 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN PESAWAT UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 97 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN PESAWAT UDARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 96 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 96 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 95 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA JUAL (CHARGE) JASA KEPELABUHAN YANG DIUSAHAKAN OLEH BADAN USAHA PELABUHAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 95 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA JUAL (CHARGE) JASA KEPELABUHAN YANG DIUSAHAKAN OLEH BADAN USAHA PELABUHAN
2015,
Regulasi per halaman: