Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA JAMBI DENGAN KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA JAMBI DENGAN KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PROVINSI BENGKULU
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA BEKASI DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA BEKASI DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA BEKASI DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA BEKASI DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2017 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2017 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2017N 2016 TENTANG BATAS DAERAH KOTA MANADO DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2017N 2016 TENTANG BATAS DAERAH KOTA MANADO DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2017TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2017TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH
2017,
Regulasi per halaman: