Subjek: Peraturan Menteri

Total 4285 regulasi
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2013 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2013 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
2013,
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER- 02 /MBU/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER- 02 /MBU/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2012,
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER — 02/MBU/201.1 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER — 02/MBU/201.1 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2011,
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER — 02/MBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER — 02/MBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA
2010,
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER- 02 /MBU/2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER- 02 /MBU/2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
2009,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-02/MBU/06/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAW
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-02/MBU/06/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAW
2016,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/02/2015 TENTANG TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/02/2015 TENTANG TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
2015,
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER — O1/MBU/2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER — O1/MBU/2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA
2012,
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER — 01 /MBU/2011 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER — 01 /MBU/2011 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA
2011,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER - 01/MBU/2010 TENTANG CARA PRIVATISASI, PENYUSUNAN PROGRAM TAHUNAN PRIVATISASI, DAN PENUNJUKAN LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG SERTA PROFESI LAINNYA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER - 01/MBU/2010 TENTANG CARA PRIVATISASI, PENYUSUNAN PROGRAM TAHUNAN PRIVATISASI, DAN PENUNJUKAN LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG SERTA PROFESI LAINNYA
2010,
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER.01/MBU/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA KEGIATAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER.01/MBU/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA KEGIATAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
2008,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER.01/MBU/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER.01/MBU/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
2007,
SALINAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-01/MBU/04/2016 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
SALINAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-01/MBU/04/2016 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2016,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER- 06/MBU/2013 TENTANG PEDOMAN SISTEM KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER- 06/MBU/2013 TENTANG PEDOMAN SISTEM KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2013,
Surat Dirjend Perdagangan Luar Negeri Nomor 60/DJPLN/II/2002 tanggal 12 FEBRuari 2002 TENTANG HPE KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA SAWIT, DAN PRODUK TURUNANNYA
Surat Dirjend Perdagangan Luar Negeri Nomor 60/DJPLN/II/2002 tanggal 12 FEBRuari 2002 TENTANG HPE KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA SAWIT, DAN PRODUK TURUNANNYA
2002,
Surat Dirjend Perdagangan Luar Negeri Nomor 23/DJPLN/I/2002 tanggal 11 Januari 2002 TENTANG HPE KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA SAWIT, DAN PRODUK TURUNANNYA
Surat Dirjend Perdagangan Luar Negeri Nomor 23/DJPLN/I/2002 tanggal 11 Januari 2002 TENTANG HPE KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA SAWIT, DAN PRODUK TURUNANNYA
2002,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK.64/ AJ .402/DRJD/2002 TENTANG KODE WILAYAH UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK.64/ AJ .402/DRJD/2002 TENTANG KODE WILAYAH UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
2002,
Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 298/DJPLN/X/2001 Tanggal 4 Oktober 2001 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN KUOTA PERTUMBUHAN (KPt) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) TAHUN 2002 TUJUAN : AMERIKA SERIKAT, ME, TURKI, KANADA
Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 298/DJPLN/X/2001 Tanggal 4 Oktober 2001 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN KUOTA PERTUMBUHAN (KPt) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) TAHUN 2002 TUJUAN : AMERIKA SERIKAT, ME, TURKI, KANADA
2001,
Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 298/DJPLN/X/2001 Tanggal 4 Oktober 2001 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN KUOTA PERTUMBUHAN (KPt) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) TAHUN 2002 TUJUAN : AMERIKA SERIKAT, ME, TURKI, KANADA
Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 298/DJPLN/X/2001 Tanggal 4 Oktober 2001 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN KUOTA PERTUMBUHAN (KPt) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) TAHUN 2002 TUJUAN : AMERIKA SERIKAT, ME, TURKI, KANADA
2001,
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGAWASAN NORMA KERJA NOMOR SE-12/M/BW/1990 TAHUN 1990 TENTANG PENANGANAN MASALAH KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN SWASTA YANG BELUM TERBENTUK UNIT KERJA SPSI
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGAWASAN NORMA KERJA NOMOR SE-12/M/BW/1990 TAHUN 1990 TENTANG PENANGANAN MASALAH KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN SWASTA YANG BELUM TERBENTUK UNIT KERJA SPSI
1990,
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN SALINAN PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: PER- 03 /BL/2007 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN SALINAN PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: PER- 03 /BL/2007 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
2007,
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPMOR PER-22/PJ/2009
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPMOR PER-22/PJ/2009
2009,
DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL Nomor : 35/Kpts/II-KUM/2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROGRAM REFORMASI
DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL Nomor : 35/Kpts/II-KUM/2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROGRAM REFORMASI
2000,
Regulasi per halaman: